Jakarta, Gatra.com - Tokoh Nasional, Emil Salim menyayangkan jika Indonesia kembali ke zaman korup di tengah keberadaa KPK yang saat ini perlu dukungan kuat dalam pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu.

Emil menyebutkan, upaya pemerintah memberantas korupsi sudah dilakukan sejak kepemimpinan Jenderal Nasution tahun 1957, hingga berangsur pergantian kepemimpinan pada 2002 di mana Megawati memprakarsai berdirinya KPK.

"Sejak KPK berdiri, berjalan baik memberantas korupsi dengan ditangkapnya ketua MK, Ketua DPR, Ketua DPD, beberapa menteri, beberapa gubernur, dan macam-macam pejabat lain membuktikan ssuatu yang luarbiasa. Tidak pernah terjadi sejak bangsa kita ini berdiri," kata Emil di Galeri Cemara 6, Jakarta, Jumat (4/10).

Emil menyayangkan jika di 2019 ini, ada dorongan yang mengarah menuju pelemahan KPK dengan melakukan revisi dan dan sudah mengeluarkan UU KPK yang baru, padahal tidak ada alasan mendasar mengapa perlu direvisi UU KPK yang justru dapat melemahkan KPK itu sendiri.

Emil menyebut justru seharusnya keberadaaan KPK perlu dilindungi bersama-sama dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi. Tidak ada keuntungan dari revisi UU KPK yang telah dilakukan.

“Kami merasa perjuangan ini harus diteruskan demi kebersihan aparatur negara ini. Kenapa tiba-tiba ada prakarsa DPR untuk revisi UU KPK, yang sifatnya justru memperlemah KPK," jelasnya.

Emil merasa revisi UU KPK, akan mempengaruhi independensi dari badan antirasuah tersebut. Poin seperti penyadapan, penyidikan, dan lainnya, yang direvisi malah akan mengebiri penegak hukum dan bertindak dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja KPK ke depan.

"Maka perlu ada penolakan terhadap prakarsa DPR yang melakukan revisi UU KPK ini, yang memperlemah KPK. Kami minta presiden segera mengeluarkan Perppu untuk menarik dan merubah revisi UU KPK dari DPR. Dengan penuh tanggungjawab kami tidak ada kepentingan apa-apa, satu-satunya kepentingan kami adalah menegakkan Indonesia yang bersih," ujarnya.