Pekanbaru, Gatra.com - Pencabutan gelar adat sepertinya mulai menjadi momok bagi pejabat di Riau.

Kemarin, Rabu (2/10) sekelompok massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Riau, menyatroni gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) kota Pekanbaru di di kawasan Senapelan. Mereka minta supaya gelar adat Bandar Setia Amanah yang diberikan kepada Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Firdaus, dicabut.

Perwakilan massa aksi, Miki Rinaldi, mengatakan, gelar amanah yang disandang Wali Kota Pekanbaru dinilai tidak lagi cocok dengan sikap yang disuguhkan.

"Saat Pekanbaru diselubungi asap, dia justru pergi ke Kanada. Lalu Pak Wali diduga melakukan korupsi ganti rugi lahan senilai Rp800 miliar. Lahan itu kini menjadi komplek Kantor Wali kota yang baru di Tenayan Raya," katanya.

Gatra.com kemudian menanyakan apa yang disebutkan Miki tadi kepada pengurus LAM kota Pekanbaru. Anggota Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Pekanbaru, Afrizal, mengatakan, setiap usulan pencopotan gelar Adat tidak bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Lembaga Adat, katanya, mesti mendalami persoalan dengan seksama.

"Karena ini soal Adat, maka prosesnya juga dengan cara Adat. Tidak boleh serampangan dituntaskan, apalagi dengan emosi. Kita akan menindaklanjuti ini, tentu dengan mengklarifikasi duduk perkara itu bersama Pak Wali Kota," katanya kepada Gatra.com, Kamis (3/10).

Kalau kemudian tudingan massa tadi nantinya benar dan melanggar aturan Adat, maka gelar itu kata Afrizal akan copot secara otomatis.

"Jadi kita perlu bukti, kita klarifikasi dulu. Tabayyun lah istilahnya," tambahnya

Di sisi lain, Ketua MKA LAM Kota Pekanbaru, Datuk Said Usman Abdulah, mengatakan, lantaran persoalan ini genting, maka selain nantinya meminta keterangan kepada Wali Kota Pekanbaru, pihaknya juga akan merembukkan hal itu dengan para tetua Adat.

"Tentu kita akan melayangkan surat untuk klarifikasi kepada Wali Kota. Tapi kita juga akan membahasnya lebih dalam bersama para tetua Adat," katanya.

Pencabutan gelar adat juga pernah diusulkan terhadap Presiden Jokowi. Usulan tersebut diutarakan Mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar, kepada LAM Riau selaku pihak pemberi gelar.

Wan meminta gelar adat Jokowi dicopot lantaran respon yang kurang menggembirakan soal kabut asap yang terjadi di Riau.

Padahal alasan pemberitaan gelar untuk Presiden Jokowi itu oleh keberhasilannya membebaskan Riau dari kejadian kebakaran hutan yang menahun.