Padang, Gatra.com - Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar) kembali menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumbar. 

Massa dari berbagai kampus itu melayangkan 10 tuntutan kepada Pemprov Sumbar.

Berbeda dengan demo-demo sebelumnya, kali ini Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi langsung Wakil Gubernur Nasrul Abit, langsung menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. 

Ketika menemui para mahasiswa, Irwan Prayitno mengklarifikasi tuduhan yang menyebut dirinya selalu menghilang setiap kali mahasiswa menggelar aksi di kantor gubernur. Alasananya, kesibukan yang membuatnya tidak sempat menemui para pendemo.

"Saat demo pertama, saya sedang rapat dengan UNESCO terkait Kota Sawahlunto sebagai warisan dunia. Setelah itu langsung ke pelantikan Bupati Pasaman Barat. Pada aksi kedua, saya tunggu mahasiswa pada pukul 13.00 WIB di rumah dinas, tapi tidak ada yang datang. Saat aksi yang terakhir, saya ada pertemuan dengan Kemenpan-RB dan Kemendagri," katanya kepada mahasiswa, Rabu (2/10).

Terkait tuntutan mahasiswa yang dilayangkan kepada Pemprov Sumbar itu, Irwan mengaku telah dilakukan dan dikerjakan Pemprov Sumbar. Dia bersedia menandatangani sepuluh poin tuntutan itu di hadapan seluruh mahasiswa, yang melakukan aksi demo tersebut.

"Tuntutan yang dilayangkan mahasiswa itu sangat bagus. Dari 10 tuntutan itu yang saya baca satu persatu, kita di Sumbar telah melakukan semuanya, seperti melakukan swasembada, meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan telah meraih penghargaan dari pusat. Inflasi juga telah dijaga, alat pertanian juga kita bantu," terangnya.

Koordinator Pusat BEM Sumbar, Nanda Harahap menyebutkan, 10 tuntutan mahasiswa itu diantaranya, pertama, membatasi jumlah impor komoditas pertanian dan peternakan. Kedua, meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan.

Nanda menyebut, ketiga, memperluas lahan pertanian dan memastikan kepemilikan lahan minimal dua hektare per petani. Keempat, menambah jumlah dan meningkatkan kualitas penyuluh pertanian. Kelima, segera menuntaskan perbaikan irigasi dan penyediaan alat mesin pertanian dan teknologi sesuai kebutuhan petani.

Selanjutnya, kata Nanda, poin keenam, menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen. Ketujuh, segera menindak oknum pedagang yang bermain harga di pasar dan segera melakukan tindakan nyata bersama Satgas Pangan untuk secepatnya bisa menstabilkan harga. Kedelapan, menyelesaikan karhutla di Sumbar, mulai dari pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi lahan pasca kebakaran.

“Kesembilan, menindak tegas oknum karhutla di Sumbar. Kesepuluh, memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Sumbar yang terkena dampak karhutla,” katanya.