Jakarta, Gatra.com – DPR kembali digeruduk massa yang ingin menyampaikam aspirasi dari kalangan serikat buruh Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Aksi massa kali ini berlangsung singkat dan tertib dan hanya melakukan aksinya selama kurang lebih satu jam.

"Iya udah bubar. Sebentar aja tadi. Dari jam setengah satu, sampai setengah dua udah bubar lagi," kata seorang personel Polisi yang berjaga di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan, Jalan Gatot Subroto, Rabu (2/10).

Meski hanya sesaat, petugas lalu lintas sempat menutup jalan di sekitar komplek parlemen. 

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir mengaku telah menyiapkan ratusan personel untuk membantu mengatur lalu lintas di kawasan aksi yang sedang berlangsung.

"Ada sebanyak 262 personel disiapkan," ujar Nasir saat dikonfirmasi, di lapangan, Rabu (2/10).

Nasir menambahkan sejumlah ruas jalan menuju lokasi demo pun sudah ditutup. Penutupan dilakukan dengan moveable concrete barrier, water barrier, hingga kawat berduri. Itu tergantung situasi yang terjadi di lapangan dan tingkat pengamanannya.

Usai demonstrasi, terlihat pengamanan masih dilakukan oleh personel kepolisian. Jalan di depan gedung parlemen pun masih ditutup. 
Pantauan Gatra.com, banyak pengendara motor yang belum mengetahui penutupan jalan dan mencoba menerobos pembatas jalan di pertigaan gerbang pemuda ke arah Gatot Subroto. Mereka pun akhir berbalik arah.

Demonstrasi menyisakan cukup banyak sampah di beberapa titik massa. Seperti tampak di depan gedung TVRI, banyak sampah plastik dan sisa pembungkus makanan berserakan. Di sekitaran jalan Gatot Subroto, juga terlihat petugas kebersihan melakukan bersih-bersih sampah. 

Mobil penyapu jalanan dari Pemprov DKI Jakarta juga melakukan tugasnya membersihkan debu jalanan.

Ketua KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa kaum buruh dalam demonstrasi hari ini menyuarakan tiga tuntutan utama, yaitu menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.