Semarang, Gatra.com- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, mengungkapkan keberhasilan meraih indeks integrasi tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkat dilakukan digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.

Menurut ia, langkah ini daimbil setelah melakukan mitigasi korupsi di Jateng pada ketika dirinya menjabat gubernur pada 2013. “Saya melakukan pembenahan sistem pemerintahan ke digitalisasi, dengan menerapkan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK serta pelayanan masyarakat melalui media sosial.” kata Ganjar, Selasa (1/10).

Pernyataan Ganjar ini menanggapi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu Juli 2017 hingga Juli 2018.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memperoleh indeks integritas tertinggi dengan skor 78,26, disusul Jawa Timur dengan skor 74,96, dan Sumatera Barat dengan skor 74,63. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Selain 120 responden internal dan eksternal, survei tersebut juga diikuti 10 responden ahli.

Lebih lanjut, Ganjar, menyatakan untuk menghindari jual beli jabatan, Pemprov Jateng juga melaksanakan lelang jabatan yang dilakukan secara terbuka bisa diikuti semua aparatur sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan. “Setelah digitalisasi sistem berjalan, langkah selanjutnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan program kerja Pemprov Jateng,” ujarnya.

Untuk itu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng harus memiliki akun media sosial (mendos) untuk melaporkan kegiatannya. “Saya banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang kinerja ASN, seperti melakukan pungutan liar. Bila terbukti laporan tersebut benar pegawai bersangkuat saya pecat,” ucapnya.

Menurut Ganjar, gerakan anti-korupsi yang paling mendasar adalah pemimpin memberikan contoh kepada anak buahnya dengan tidak malukan korupsi. Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh tidak melakukan korupsi, maka orang pasti takut untuk menyuap. “Tidak kalah pentingnya adalah membudayakan tidak melakukan korupsi,” katanya.