Jakarta, Gatra.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa jangan sampai polisi dilibatkan dalam politik praktis. Pasalnya, dalam gerakan massa yang mencuat seminggu terakhir, polisi bertindak sangat represif baik kepada aksi massa maupun jurnalis. "Polisi sebenarnya bukan tidak paham hukum, tapi rata-rata polisi itu bertindak atas perintah pimpinan. Ini pengalaman saya," ujarnya saat ditemui di kantornya pada Senin (30/9).

Hak tersebut, kata Asfin, perlu diubah. Petugas kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya bergerak secara mandiri. Karena pegangannya adalah hukum. "Yang saya lihat sekarang, polisi tidak lagi patuh pada hukum, tapi lebih patuh kepada perintah pimpinan," ujarnya.

Pada suatu masa, polisi pernah mencoba melakukan reformasi. Misalnya, ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Kapolri itu, sambung Asfin, sangat luar biasa. "Tapi nyaris tidak ada yang diikuti sekarang ini," imbuh Asfin. "Saya sangat khawatir kalau ini tanda-tanda bahwa polisi dilibatkan untuk kepentingan politik praktis. Dia seharusnya sebagai penegak hukum harus netral," tambahnya.

"Dan kalau dikatakan apakah polisi selalu seperti ini? Tidak," tegasnya. Polri pernah tidak seperti ini, kata Asfin. Polisi sekarang, tambahnya, lebih mirip polis di zaman Orde Baru yang otoriter. Sekarang adalah pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, cetak biru dari berbagai peraturan-peraturan internal Polri untuk menuju polisi yang reformis sudah ada. "Kenapa kok tidak diikuti? Ini perintah siapa sih?" kata Asfin heran. 

"Konstitusi dilanggar. Undang-undang dilanggar. Peraturan internal mereka sendiri dilanggar. Kita sudah geleng-geleng kepala melihat Polri akhir-akhir ini," pungkasnya.