Jakarta, Gatra.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) masih akan terus memperjuangkan tuntutan kepada pemerintah, selepas pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. 

Tuntutan yang dimaksud tidak hanya soal RUU KUHP dan KPK, melainkan juga tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, serta tragedi yang terjadi di Wamena, Papua. 

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiansyah mengatakan, selama penuntasan Reformasi belum terpenuhi, mahasiswa akan terus menggaungkan hal tersebut. 

"Aksi sore hari ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kami melakukan pengawalan kepada anggota dewan periode 2019-2024," kata Dadan sapaan Nurdiansyah, saat jumpa pers usai aksi damai di area DPR, Jakarta, Selasa (1/10). 

Sebelumnya, massa aksi dari Aliansi BEM SI telah melakukan aksi damai dengan memberikan bunga kepada anggota TNI Polri yang berjaga, serta melakukan teatrikal. Aksi sempat diwarnai dengan datangnya massa aksi di luar dari Aliansi BEM SI, namun massa aksi dapat menjaga kondusifitas aksi. 

Dalam sesi jumpa pers, Dadan mendesak aparat kepolisian khususnya Kapolri untuk bisa mengondisikan massa secara lebih humanis, karena massa aksi tidak membawa peralatan apapun selain almamater yang menjadi identitas mereka. 

"Kami mohon aparat untuk memperlakukan kami saat megemukakan pendapat, saat berunjuk rasa secara lebih humanis, tidak perlu represif," ujar Dadan. 

"Kami bukan hewan yang bisa ditembaki begitu saja. Kami menegaskan jangan sampai ada darah yang tumpah lagi," tambahnya. 

Dengan berbagai polemik yang terjadi seperti karhutla, kasus diskriminasi Papua, RUU KPK yang dianggap mematikan KPK, serta para mahasiswa yang gugur saat melakukan aksi, Aliansi BEM SI menyebut itu semua sebagai September Berdarah.