Padang, Gatra.com - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah, meminta pemerintah kabupaten atau kota pesisir Sumatera Barat (Sumbar) untuk memperbanyak tanaman vegetasi, guna mengurangi terjangan tsunami jika terjadi gempa besar.

BNPB menyampaikan imbauan tersebut karena pesisir barat Sumbar berpotensi terdampak gempa megathrust yang berpusat di Pulau Siberut, Kepualauan Mentawai dengan kekuatan mencapai 8,9 Skala Richter  (SR) dan dapat menimbulkan tsunami. 

"Jika gempa berkekuatan 8,9 Skala Richter itu benar-benar terjadi, ketinggian terjangan tsunami yang akan menghantam Sumbar bisa mencapai 2-8 meter," ujar Harmensyah di Padang saat kunjungannya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, Selasa (1/10).

Dia menyebutkan, tujuh kabupaten atau kota pesisir Sumbar seperti Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Pariman harus ditanami dengan vegetasi cemara udang, ketapang laut, pule/pulai, beringin, dan lainnya. 

"Berdasarkan hasil penelitian, tanaman vegetasi seperti ketapang, cemara udang, ataupun beringin dapat meredam 80% laju tsunami, ketimbang seawall [misalnya pada kasus Fikusima Jepang]. Penanaman pun bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah kabupaten atau kota harus bisa memanfaatkan yang sudah disediakan alam, untuk mengurangi korban akibat gempa dan terjangan tsunami. Caranya, dengan memanfaatkan bukit, dataran tinggi, ataupun pepohonan sebagai shelter alam, kemudian dilengkapi dengan fasilitas tangga, tali, dan jalur evakuasi, sehingga masyarakat dengan cepat mencapai titik aman.

"Manfaatkan yang sudah disediakan alam, seperti perbukitan. Jika semuanya dibuatkan shelter akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Begitu juga dengan tanaman vegetasi yang sudah ditanam, harus dirawat agar tidak mati begitu saja. Perhatikan lokasi penanaman agar tidak mudah mati, jangan ditanam terlalu dekat dengan bibir pantai," katanya.

Tidak hanya menyarankan untuk memperbanyak tanaman vegetasi, Harmensyah juga meminta pemerintah kabupaten atau kota untuk merawat shelter buatan yang sudah ada. Serta memetakan lokasi, daya tampung, fasilitas, dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman, mengakui, tanaman yang ditanami di sepanjang garis pantai banyak yang gagal dan mati. Penyebabnya, karena penanaman banyak dilakukan di lokasi mata pencaharian nelayan, sehingga tanaman banyak yang patah.

"Setelah dievaluasi, penyebab kegagalan Program Hutan Pantai yang dicanangkan di tujuh kabupaten atau kota karena belum adanya pemetaan, sehingga banyak pohon ditanami di lokasi yang mengganggu mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan," ungkap Erman.

Dia menyampaikan, ke depan perlu dilakukan pemetaan bersama masyarakat untuk menentukan lokasi-lokasi penanaman. Sementara di Bandara  Internasional Minangkabau sebagai fasilitas vital perlu dijaga saat bencana.

"Kesepakatan Program Hutan Pantai antara BPBD dengan Angkasa Pura II, perlu segera dieksekusi, penanaman direncanakan pada November 2019," ujarnya.