_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com -- Kendati ditunjuk menjadi Kapolda Riau saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kapolda Riau yang baru Irjen Pol Agung Imam Setya Effendi juga harus cekatan mengatasi kejahatan narkotika dan obat - obatan (narkoba) di Riau. Demikian diutarakan Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, Selasa (1/10).
Menurut Asri saat ini kejahatan narkoba di Riau sudah mengkhawatirkan. Hal itu dibuktikan dengan kerap terjadinya operasi penangkapan bandar narkoba di Riau. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mendapati sejak Januari hingga April 2019 hampir 30 kilogram sabu berhasil disita aparat.
Sementara itu, sepanjang 2018, sebanyak 2.261 tersangka narkoba diproses oleh jajaran Kepolisian Daerah Riau, dengan barang bukti 325 kilogram sabu-sabu, yang jika diuangkan mencapai ratusan miliar rupiah.
"Itu (peredaran narkoba) termasuk salah satu persoalan yang mesti disikapi Kapolda Riau yang baru. Jadi selain mengurus karhutla, ada pekerjaan lain yang juga harus disikapi," jelasnya kepada Gatra.com, Selasa (1/10).
Asri menambahkan dari pembicaraan dengan sejumlah pihak, narkoba yang masuk ke Riau cukup banyak yang berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu pengawasan di area pesisir Riau diperlukan untuk meredam masuknya barang haram itu ke Riau.
Riau sendiri merupakan provinsi yang berbatasan dengan jalur perdagangan internasional (Selat Malaka). Hal ini membuat supply narkoba dari luar negeri rentan dilakukan. Terlebih garis pantai yang dimiliki provinsi ini terbilang panjang sekitar 2076,5 km, dimana pada bentangan tersebut betebaran pelabuhan tikus.
"Dulu kita juga sudah berpesan agar pelabuhan semacam itu diawasi, mengingat perannya sebagai pintu masuk narkoba ke Riau. Bukan hanya itu tempat tersebut juga menjadi pintu masuk barang - barang illegal, yang sudah lah tak bayar pajak belum tentu sehat dan halal," tekannya.
Sementara itu Gubernur Riau, Syamsuar, dalam satu kesempatan mengutarakan keprihatinannya atas peredaran narkoba di Riau. Menurutnya, perihal peredaran narkoba, Riau menempati urutan ke lima dari 34 provinsi se Indonesia. Realita ini memicunya melakukan sejumlah hal mulai dari rencana bertandang ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Mahathir Muhamad, hingga membentuk tim pemberantasan narkoba.
