Sleman, Gatra.com – Pejabat dan tokoh masyarakat Papua menyatakan tidak akan berbicara mengenai masa depan Papua sampai dilantiknya presiden terpilih Joko Widodo. Pemberian kewenangan warga Papua untuk mengatur dirinya sendiri menjadi tuntutan penting ke pemerintah.

Hal ini mengemuka dalam diskusi ‘Papua Strategic Policy Forum: Desentralisasi Politik, Desentralisasi Adminsitrasi, Desentralisasi Fiskal’ di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (30/9).

Selain dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotoni, Bupati Fakfak Muhammad Uswanas, dan Bupati Maybrat Bernard Sagrim, hadir pula pejabat tinggi daerah, pimpinan lembaga, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Wagub Lakotoni menyatakan saat ini kondisi Papua sangat memprihatinkan. Namun, kata dia, kondisi ini akan menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat dan pemerintah yang selama ini lalai memperhatikan Papua.

“Ke depan, keinginan masyarakat Papua hanya diberi kewenangan penuh untuk mengendalikan sumber daya alamnya, untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka. Bukan malah menjadi penonton seperti sekarang,” ujarnya.

Menurut Lakotoni, meski Papua sudah memiliki status otonomi khusus, penerapan status ini belum optimal. Sebab, kata dia, ada UU yang menghambat pengambilan kebijakan fiskal dan politik.

“Kami coba menawarkan desentralisasi penuh sehingga masyarakat Papua bisa mengambil kebijakan untuk dirinya sendiri. Desentralisasi kami anggap menjadi solusi menyelesaikan persoalan,” lanjutnya.

Lakotoni yakin sumber daya manusia di Papua siap berperan atas hal itu. Pandangan yang sama juga diungkapkan Bupati Maybrat, Papua Barat, Bernard Sagrim. Menurutnya, melihat kondisi Papua sekarang, pemberian kewenangan penuh melalui desentralisasi menjadi jalan keluar utama.

“Pemerintah pusat sekarang bukan saatnya bicara tentang besaran anggaran yang diberikan. Tetapi bagaimana memanusiakan orang Papua, jangan terus-menerus menjadi objek. Kami ingin harga diri kami dihormati dan tidak mengalami diskriminasi,” katanya.

Sagrim turut kecewa atas pertemuan Presiden Jokowi dengan 61 orang yang disebut sebagai tokoh Papua. Menurutnya, pernyataan mereka tidak mencerminkan kondisi Papua.

Sagrim pun meminta seluruh pejabat dan pemuka masyarakat agar tidak berbicara tentang Papua sampai pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua. Usai pelantikan, warga Papua akan meminta pertemuan khusus untuk membahas masa depan Papua.

“Kami minta pemerintah mengundang seluruh kepala daerah, seluruh kepala suku, dan tokoh-tokoh lainnya yang mewakili masyarakat Papua bicara,” katanya.

Melihat perkembangan Papua, Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto menyatakan kondisi ini karena Papua semakin terbuka. Setiap orang diperbolehkan datang dan beraktivitas di sana.

“Dalam jangka panjang, dengan situasi pendatang yang lebih unggul dibandingkan orang lokal pasti terjadi ketegangan. Keterbukaan yang terjadi di Papua harus diikuti afirmasi bagi penduduk lokal,” katanya.