Jakarta, Gatra.com - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) mengundang para Rektor dan Kepala lembaga pendidikan tinggi se-Indonesia. 

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pertemuan ini guna mengantisipasi perkembangan negara saat ini pasca beberapa hari terakhir mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung dan DPR dan DPRD di sejumlah  daerah.

Nasir menyebut dilaksanakannya pertemuan ini sekaligus mengajak para rektor dan perangkat pendidikan tinggi lainnya untuk menciptakan situasi kondusif jelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya meminta para rektor untuk berdialog bersama dengan para mahasiswa. Tuntutan mereka terhadap UU dan terkait RUU dan semua peraturan perundang-undangan yang ada, yang sedang dibahas DPR, itu kita bisa dialogkan dan nanti kita undang anggota DPR,” kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (30/9).

Nasir mengungkapkan sejatinya Rancangan Undang-Undang yang tengah dibahas saat ini tidak akan disahkan sampai anggota DPR periode ini berakhir dan akan diselesaikan oleh anggota DPR periode berikutnya.

Nasir pun meminta para rektor untuk dapat mengajak para mahasiswa untuk berdialog. Apalagi, draft RUU saat ini sudah bisa diakses dimana-mana dan menjadi bahan untuk dibahas. 

Nasir mengharapkan lebih mengedepankan dialog terkait masukan, keinginan, dan apa yang belum termasuk, agar nantinya bisa diselesaikan secara bersama-sama.

“Di mana undang-undang itu seyogyanya harus bisa melindungi semua pihak. Kalau semua pihak, tidak berarti semua pihak itu nanti akan bisa 100 persen, mungkin 80 persen, 90 persen. Ini menjadi sangat penting. Dialog itu harus kita lakukan agar tidak menimbulkan lagi gejolak yang terjadi,” kata Nasir.