_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Manchester, Gatra.com - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menegaskan, pada Minggu (29/9), tidak akan mundur sebagai Perdana Menteri Inggris apabila terjadi kegagalan kesepakatan untuk meninggalkan Uni Eropa atau Brexit. Ia bersikeras, Pemerintah Partai Konservatif akan memberikan Brexit pada 31 Oktober.
Pada awal konferensi tahunan Partai Konservatif di kota Manchester, Inggris, Johnson ingin mendapat dukungan dari partainya dengan menyuarakan pesan "lakukan atau mati". Tulisan ini menyiratkan, ia akan memberikan Brexit pada akhir Oktober melalui kesepatan atau tidak.
Untuk merealisasikan hal tersebut, ia menghadapi tantangan. Parlemen mengesahkan undang-undang yang menuntut perdana menteri untuk meminta penundaan Brexit, apabila belum mendapatkan kesepakatan dengan Brussels pada 17 Oktober -18 KTT Uni Eropa. Johnson dan para menterinya kembali menolak peraturan itu. Hal ini memperdalam ketidakpastian kebijakan perdagangan dan luar negeri terbesar Inggris selama lebih dari 40 tahun.
"Orang-orang dapat merasakan, negara ini sedang mendekati momen pilihan yang penting. Kami harus maju dan mengirimkan Brexit pada 31 Oktober. Saya akan melanjutkan dan melakukannya," katanya kepada televisi BBC.
Saat ditanya mengenai pengunduran diri untuk menghindari penundaan paksa, Johnson mengatakan, telah berjanji memimpin partai dan negara dalam kondisi sulit karena itu merupakan tanggung jawabnya.
Menteri yang bertanggung jawab atas rencana Brexit tanpa kesepakatan, Michael Gove, meyakini rencana pemerintah tidak akan gagal. Gove mengatakan, para menteri mengetahui bentuk kesepakatan yang ingin mereka kejar menjelang 17/18 Oktober KTT Uni Eropa.
"Kami tahu secara luas seperti apa garis besar kesepakatan itu. Jika kita dapat mengamankan kemajuan di semua pihak, maka kita bisa mendapatkan kesepakatan yang disepakati. [Waktunya] sebelum Oktober. KIta bisa membuat perjanjian di bulan Oktober," katanya dalam acara konferensi tersebut.
Namun, anggota parlemen oposisi semakin memusuhi pemerintah Johnson. Mereka menuduh perdana menteri memicu perpecahan, menggunakan beberapa istilah seperti "tindakan menyerah". Bahkan tim Johnson menginginkan sebuah kesepakatan, yang menyalahi prosedur.
Partai Konservatif, seperti oposisi utama Partai Buruh, mempersiapkan pemilihan awal untuk memecahkan kebuntuan Brexit. Tidak ada pemilihan yang dijadwalkan hingga 2022, tetapi jajak pendapat memperkirakan hal ini akan terjadi sebelum akhir tahun. Terutama setelah Partai Konservatif Johnson kehilangan mayoritas mereka di parlemen.
Pihak Lembaga Riset Opinium menuturkan, Partai Buruh memperoleh persentase dua poin setelah adanya konferensi di Brighton pekan lalu. Meski, Partai Konservatif masih memimpin sebanyak 12 poin.
