Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyindir Presiden RI, Joko Widodo terkait UU KPK yang telah disahkan serta RKUHP. Menurutnya, kedua hal itu tidak ada untungnya untuk Jokowi. 

"Bagi keluarga besar Joko Widodo kan tidak ada gunanya, karena itu Jokowi yang selalu diindentikkan dengan gambaran masyarakat umum Indonesia yang menanti dan menginginkan perbaikan terhadap bangsa dan negara serta pemerintahan yang bersih dari korupsi maka revisi UU KPK sangat tidak diperlukan," ujarnya saat dihubungi Gatra.com, Ahad (29/9). 

Selain itu, dia kembali memberikan ucapan menyindir yang menyatakan Jokowi yang bukan petinggi ataupun pemimpin partai politik, tidak memiliki kewajiban untuk membiayai partai. Oleh karena itu, revisi UU KPK sama sekali tidak bermanfaat untuk RI-1. 

"Tidak ada keharusan dan kewajiban Joko Widodo untuk bisa membiayai atau cari dana untuk partai. Jadi Revisi UU KPK tidak ada manfaatnya bagi Joko Widodo," tegasnya. 

Dia juga menyinggung soal Jaksa Agung yang dipilih oleh Jokowi sarat akan kepentingan politis, walaupun sebelumnya Jokowi pernah menyangkal orang pilihannya itu tidak akan terafiliasi dengan parpol manapun. Arief menilai bahwa nantinya Jaksa Agung yang dipilih Jokowi akan digunakan musuh-musuh politik Jokowi. 

"Jaksa Agung yang dipilih Jokowi juga nantinya untuk menghajar musuh-musuh politiknya yang juga banyak nyolong duit negara," tutur Arief. 

Kalau Jokowi bertujuan menciptakan dan kepemimpinan yang kuat, Arief menilai tidak seharusnya Jokowi melakukan hal tersebut. Jokowi lebih baik memperkuat KPK untuk menghajar dan menghabisi musuh politiknya. 

"Jadi tidak ada gunanya sama sekali Joko Widodo ikut ikutan irama untuk merevisi UU KPK Dan KUHP. Joko Widodo dan keluarga besar tidak korup dan tidak main proyek pemerintah dan BUMN," katanya dengan ungkapan sarkas.