_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan Auriga menemukan bahwa terdapat 19.853 titk panas (hotspot) di Indonesia pada tanggal 1 Agustus - 28 September 2019. Sebanyak 66% (13.069 hotspot) diantaranya berada di dalam kawasan hutan. Sisanya sebanyak 34% (6.784 hotspot) berada di area penggunaan lain (APL).
"Dengan demikian, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan) merupakan lembaga yang paling pantas dimintai pertanggungjawabannya terhadap
kehadiran hotspot tersebut," tegas Direktur Hutan Auriga, Mumu Muhajir pada Ahad (29/9) di Hotel Cipta Wahid Hasyim, Jakarta.
Mumu beralasan KLHK bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik penanggulangan maupun pencegahannya.
Apabila kawasan hutan ditilik lebih jauh, hutan produksi mendominasi keberadaan hotspot, yaitu sebanyak 9.405 titik yang terdiri dari hutan tanaman industri (HTI) 1.947 titik, area hak pengusahaan hutan (HPH) 1.597 titik, tidak dibebani izin (non-konsesi) 4.791 titik, dan konsesi perkebunan 1.061 titik. Kemudian, hutan lindung sebanyaj 2.201 titik, dan kawasan konservasi sebanyak 1.463 titik.
"Ketika kawasan hutan hutan diserahkan kepada perusahaan (dalam bentuk konsesi), mereka bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemadaman api," ujarnya.
Mumu menyayangka masih adanya konsesi perkebunan di kawasan hutan. Lanjutnya, perlu dilihat apakah perusahaan terlanjur membuka perkebunaan di situ atau sedang dalam proses pelepasan kawasan hutan.
Selain itu, Auriga juga menemukan hotspot di area Taman Nasional Sebangau, Kalimanta Tengah dan sebuah taman nasional di Riau. "Kita berharap ada perubahan restrukturisasi kelembagaan yang memunculkan marwah rimbawan yang seharusnya di lapangan, dekat dengan kawasan hutan. Dia melakuka patroli di siti dan melakukan identifikasi hutan di situ," jelasnya.
Menurutnya, petugas kehutanan di lapangan masih minim. Selain itu, Mumu berharap KLHK menyusun peta rawan api sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan siaga di area rawan-rawan api tersebut.
"Kalau kita tunjuk perusahaan sebagai pelaku, oke legitimate (sah). Tapi kita harus bertanya kenapa karhutla banyak di wilayah-wilayah yang tak ada izinnya dan dipegang oleh pemerintah," ungkapnya.
Hotspot yang diamati Auriga memiliki tingkat kepercayaan lebih dari 80%. Adapun data hotspot doperoleh dari NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) dan ditumpangtindihkan terhadap peta peruntukan dan penggunaan lahan.
