Jakarta, Gatra.com- Pengamat politik, Veri Muhlis Arifuzzaman menuturkan, pembuatan perppu UU KPK membutuhkan waktu. Paling tidak, melibatkan tim teknis untuk agar tidak kembali memunculkan penolakan.

Menurutnya, prinsip upaya pelemahan KPK yang dituduhkan harus diganti dengan penguatan. Belum lagi soal menghadapi partai politik yang kukuh menolak perppu dan sudah mulai berekasi keras. Salah satunya ditandai dengan pengunduran diri Menkumham yang merupakan kader partai.

“Jadi seharusnya para mahasiswa bisa memberi waktu kepada presiden untuk mengambil kebijakan guna memenuhi tuntutan mereka. Lebih bagus lagi kalau membantu memberi naskah konsep atau sejenisnya, karenanya dialog langsung sebenarnya diperlukan,” ujarnya saat dihubungi melalui saluran telepon pada Minggu siang (29/9).

Direktur eksekutif Lembaga Survei Konsep Indonesia itu menilai, pesan yang disampaikan mahasiswa sudah diterima presiden. Itu terbukti, adanya pernyataan mempertimbangkan untuk mengeluarkan perppu UU KPK. Sedangkan penolakan mahasiswa atas berbagai RUU kontroversial ditanggapi dengan menunda pengesahannya dan membuka ruang untuk koreksi.

Namun, Veri mengatakan, mahasiswa memang memiliki cara sendiri untuk melakukan bargaining position. Hal mana kadang sulit dipahami oleh generasi di atasnya.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa IAIN/UIN Jakarta tahun 1997/1998 ini mengingatkan, para pemimpin gerakan mahasiswa zaman now untuk menjaga kemurnian gerakan karena upaya penunggangan, pemanfaatan dan provokasi akan selalu ada.

Veri yang juga aktivis mahasiswa 98 ini menyampaikan, tidak bisa dipungkiri, gerakan demonstrasi mahasiswa yang massif kemarin cukup mengagetkan, sehingga sesungguhnya baik pemerintah maupun oposisi bahkan kelompok anti pemerintah tak sempat mengantisipasi gerakan itu.

Sederhananya, semua kecele. Ternyata generasi milenial yang biasa berenang di gelombang gawai sosial media bisa bergerak serempak turun ke lapangan dan melakukan tuntutan.

“Kondisi ini tentu memberi ruang bagi kelompok kepentingan untuk memanfaatkannya. Namun saya melihat, upaya menyeret demonstrasi mahasiswa untuk menjatuhkan Presiden Jokowi telah gagal, karena para mahasiswa telah menarik garis keras pada isu dan tuntutan yang diajukan,” katanya.

Veri menekankan pentingnya aparat keamanan menemani para mahasiswa yang murni mengajukan tuntutan. Gerakan mereka harus dipisahkan secara tegas dari gerakan anti pemerintah dan gerakan yang menghendaki gagalnya pelantikan presiden Jokowi untuk periode kedua.

Ia berujar, apalagi para mahasiswa sudah secara lugas menyatakan tuntutan mereka berfokus pada menolak revisi UU KPK dan beberapa RUU yang dipandang kontroversial.

“Aparat keamanan dan intelijen pasti punya data dan tentu punya cara membedakan mana gerakan murni dan mana gerakan makar, begitu sederhananya kira-kira,” pungkasnya.

Beberapa pendapat Veri ini guna menanggapi rencana demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan pelajar yang akan digelar Senin besok (30/9). Mahasiswa kembali mendesak elit politik agar memenuhi tuntutan mereka pada demonstrasi sebelumnya.