Jakarta, Gatra.com - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut seharusnya para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menerima undangan Presiden Jokowi untuk berdialog.

"Ketika pak Jokowi membuka ruang untuk dialog dengan mahasiswa, itu adalah bentuk Jokowi sebenarnya ingin mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Demonstrasi protes, poster, dan orasi di depan DPR ini kan hanya sebatas cuplikan-cuplikan tidak dalam rangkaian utuh," ujar Adi saat ditemui di D'Consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Menurut Adi ketika ada ruang dialog mahasiswa itu sampaikan apa keberatannya dan menyampaikan poin-poin yang dianggap kontroversial.

"Mikirnya jangan hitam putih juga. Mahasiswa ekstra parlementer oke, datang ke Presiden, DPR, ketua umum partai ini adalah 4 kanal yang mestinya dikapitalisasi sebagai upaya perjuangan teman-teman itu ke depan," jelasnya.

Sebelumnya beberapa BEM menolak menghadiri undangan pertemuan dari Presiden Joko Widodo pada Jumat (27/9). Namun mereka menegaskan akan terus menuntut penuntasan agenda reformasi dan tak ingin gerakan mereka pecah lagi seperti pada 2015.

Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiansyah, mengatakan pertimbangan paling besar untuk tak menghadiri undangan Presiden Jokowi itu adalah, saat ini dalam kondisi duka atas meninggalnya dua mahasiswa di Kendari. 

Alasan kedua, pada 2015 BEM SI juga mendapat undangan dari Jokowi. "Kami mengambil pembelajaran di sana. Dihadapkan dalam forum tertutup di Istana dan hasil gerakan mahasiswa pada akhirnya pecah pada waktu itu," katanya. 

Ia mengatakan, konsen dan tujuan Aliansi BEM SI bukan bertemu dengan Jokowi, melainkan agar presiden memenuhi tuntutan mahasiswa.