Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto mewaspadai gelombang gerakan massa baru yang melibatkan banyak kelompok masyarakat. 

"Saya tidak menuduh. Namun, ini [merupakan] informasi intelijen yang saya terima. Hanya memperingatkan, tetapi mungkin akan dilibatkan," katanya di Kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

Wiranto mengatakan, ada satu kelompok lain yang akan memanfaatkan beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan aksi massa. Namun, ia enggan menyebutkan secara detail, pihak yang memanfaatkan berbagai kelompok masyarakat tersebut.

"[Mereka memanfaatkan] Apakah tukang ojek, kelompok Islam garis keras, kemudian ada lagi pelajar. Itu kan sudah dimanfaatkan oleh mereka," imbuhnya.

Kemudian, terkait rencana aksi massa besar-besaran besok, Sabtu (28/9) oleh kelompok 212. Wiranto menduga, gerakan tersebut kemungkinan dimanfaatkan kelompok gelombang baru.

Mantan Panglima ABRI ini mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hasutan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, mereka hanya ingin mengadu domba rakyat Indonesia. 

"Nah ini, kan saya memperingatkan jangan. Jangan sampai adik [dan] teman kita ini yang saya sebutkan tadi dipengaruhi. Kemudian, [mereka] berdemonstrasi yang tujuannya enggak jelas jadinya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kelompok 212 akan menggelar aksi pada Sabtu (28/9). Demonstrasi ini awalnya merupakan Parade Tauhid Indonesia 2019, tetapi kemudian berganti tema menjadi "Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI". Ketua Panitia 212, Edy Mulyadi mengatakan, ini sebagai bentuk penolakan kebijakan yang tidak prorakyat. 

Dia menuturkan, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan perubahan tersebut antara lain, aksi mahasiswa masih dihadapi oleh aparat dengan sikap represif hingga menimbulkan korban luka, hilang, bahkan ada yang meninggal dunia. Selanjutnya, muncul pergerakan massa yang berlangsung spontan dan tanpa komando. 

Kelompok 212 juga menyoroti kerusuhan di Wamena, Papua, dengan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang ke luar dari wilayah tersebut. Selain itu, menanggapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah. Kondisi ini telah menyebabkan ratusan ribu warga terkena pekatnya asap dan menderita sakit infeksi pernapasan (Ispa). Bencana asap juga telah merenggut korban jiwa.