"Kami berkomitmen pada 2022, ketersediaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan di Aceh mencapai 12,25%," ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat menjadi keynote speaker pada Forum Grup Discussion (FGD) terkait Optimalisasi Energi Untuk Aceh yang digelar Center for Energy and Innovation Technology Studies (Cenits) bersama Ikatan Alumni ITS Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat (27/9).

Pemerintah bersama dewan di DPR Aceh tengah merampungkan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA). Qanun ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk melakukan optimalisasi energi di Aceh.

Baca Juga: ICEL: Naskah RUU EBT Masih jauh Dari Harapan

Lebih lanjut, Nova mengatakan, Qanun RUEA mengamanatkan pengelolaan energi di Aceh dengan sistem pengelolaan yang bersih dan terbarukan. Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan bauran EBT. Caranya melalui prioritas pengembangan potensi sumber EBT untuk merealisasikan komitmen Aceh dalam pembangunan yang ramah lingkungan. 

Selain itu, pemerintah Aceh terus mendorong efisiensi dalam pemanfaatan energi melalui pelaksanaan konservasi energi. "Pemerintah juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, dalam rangka mencapai kemandirian energi," ungkap Nova. 

Terlebih lagi, Aceh dinilai sangat kaya dengan sumber daya potensi energi baru terbarukan. Termasuk diantaranya sumber daya air, matahari, angin, panas bumi, dan biomassa.

Baca Juga: Pengembangan Energi Baru Terbarukan Hadapi Kendala

Pemerintah Aceh sendiri telah melakukan beberapa inisiatif terkait upaya optimalisasi potensi energi. Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik skala kecil dan skala besar terus dilakukan di provinsi paling ujung barat Indonesia tersebut. 

Demi mengoptimalkan pengembangan potensi energi tersebut, pemerintah sangat membutuhkan sinergi dengan semua pihak. "Kepada rekan-rekan alumni ITS, kami mengharapkan kontribusinya untuk dapat turut serta dalam mendukung pengembangan energi di Aceh," pungkas Nova.