Home Politik Petisi Pemerintah dan Elemen Masyarakat NTT Dukung Jokowi

Petisi Pemerintah dan Elemen Masyarakat NTT Dukung Jokowi

Kupang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama elemen masyarakat membuat petisi dan pernyataan sikap mendukung Presiden Jokowi dan pemerintahan sekarang ini di halaman Kantor Gubernur NTT Jumat, (27/9)

Pernyataan dan petisi ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur NTT, para Bupati se NTT, tokoh masyarakat dan para tokoh agama dan dibacakan Prof. Mien Ratoe Oedjoe, M.Pd.

Perhelatan acara petisi ini diawali dengan orasi oleh rektor Universitas Nusa Cendana Kupang Prof. Fred Benu, yang mengajak semua elemen masyarakat NTT mendukung Presiden RI, Joko Widodo.

“Mari kita bersama mendukung pemerintahan yang ada baik dari pusat yakni kepemimpinan Presiden Jokowi hingga daerah. Kita bersama juga harus menjaga keutuhan NKRI yang penuh kebhinekaan ini,” kata Prof Fred Benu.

Pernyataan lainnya dikemukakan Ketua MUI NTT, Haji Abdul Makarim yang menegaskan bahwa masyarakat NTT tetap mendukung Presiden Ir. H. Joko Widodo.

"Mayoritas masyarakat NTT mendukung Presiden Jokowi. Karena itu marilah kita bersama hidup dalam kebersamaan dan perdamaian menjaga kedaulatan NKRI dan Pancasila. Kita harus peduli dengan masalah ini karena Pancasila lahir dari perut bumi NTT," kata Haji Abdul Makarim.

Ada pun pernyataan bersama dan petisi itu antara lain poinnya adalah:

Pertama, mendorong para pemimpin bangsa dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah untuk bersama-sama menjaga kebhinekaan dan kedaulatan NKRI dan menghindari pemaksaan kehendak dan pendapat yabg bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, menolak sikap dan tindakan radikalisme, intoleransi dan inkonstitusional hasil Pemilu 2019 dan mendukung penuh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2019-2024;

Ketiga, menjaga suasana batin dan membangun serta ke depankan sikap saling percaya, saling menghargai, saling melindungi dalam bingkai NKRI.

Keempat, menegakkan demokrasi yang bertanggungjawab dengan wajib memperhatikan orang untuk memberikan pembelajaran sikap dan perilaku bagi penerus bangsa kedepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

281