Jakarta, Gatra.com- Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal mengatakan implementasi perizinan berusaha melalui One Single Submission (OSS) masih belum baik, karena adanya pengaruh dari sistem terdahulu.

“Sebelumnya ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), itu sebenarnya sudah menjadi andalan di level profesi dan daerah, tiba-tiba ada OSS. OSS ini tumpang tinggi dengan PTSP,” katanya kepada Gatra.com, Jakarta, Kamis (26/9).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Fithra menyebut harus diselesaikan melalui pemerintah pusat.

“Makanya, yang harus diselesaikan adalah yang di level Kementerian Koordinator Perekonomian. Bagaimana OSS ini harus beroperasi penuh, karena yang menjadi masalah ialah OSS tidak beroperasi penuh di lapangan. Sehingga, investor bingung melalui OSS atau PTSP,” jelasnya.

Fithra juga mengakui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sudah lebih baik untuk mendorong pelaku usaha, termasuk perizinan melalui sistem OSS. Namun, sinergi tersebut tentunya perlu di dorong lagi.

“Sebenarnya pemerintah sudah punya paket 16 kebijakan ekonomi. Nah, ini (paket 16 kebijakan ekonomi) juga sudah punya tim pendampingan untuk pemerintah daerah. Sayangnya, ini belum optimal, tapi kesannya sudah kelihatan bahwa implementasinya juga harus lebih konkrit lagi,” katanya.