Jakarta, Gatra.com - Hasil dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 resmi dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (KemenkoPolhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas). Hasil dari IDI 2018 menunjukan indeks demokrasi masih dalam kategori sedang, yakni sebesar 72.39 atau naik 0.28 poin dibanding capaian tahun 2017 sebesar 72.11.

KemenkoPolhukam melalui Sekretaris MenkoPolhukam, Letjen TNI Tri Soewandono menyampaikan hasil tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana pembangunan. "Dalam hal ini penting untuk menjadi catatan bagi daerah yang mencapai indeks rendah atau buruk dan pertahankan indikator yang capai indeks tinggi," kata Soewandono dalam pelnucuran IDI 2018 di Jakarta, Kamis (26/9).

Hasil IDI 2018, pemerintah memberikan pengharagaan pada 5 provinsi terbaik, nilai diatas 80 poin. Dari 5 tebaik, DKI Jakarta memperoleh poin Indeks Demokrasi terbaik, yaitu sebesar 85,08. Berikut urutan 5 terbaik: 1.DKI, 85.08; 2. Bali, 82.37; 3. NTT, 82.32; 4. Kaltara 81.07; 4. DIY 80.82.

Soewandono menyampaikan, bagi yang belum memperoleh hasil baik, bukan berarti buruk dalam hal membangun demokrasi. Ia berharap kedepannya seluruh provinis dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi seperti pemilu dengan prinsipnjujur dan adil, serta kesamaan terhadap HAM.

Saat ini, sebut Soewandono, pemerintah sedang mereview metodologi IDI terbaru, karena metode pengukuran yang saat ini digunakan, sudah digunakan sejak tahun 2009. "Sehingga perlu penajaman indikator dan metodologi yang sesuai dinamika demokrasi terkini. Review metodologi ditargetkan selesai 2019 ini sehingga dapat gunakan pada ukur idi 2020," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan, Provinsi Papua Barat merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki indeks demokrasi terendah pada 2018. Dari data IDI 2018, Papua Barat mendapatkan skor 58,29 persen, atau menurun 4,47 persen dibandingkan 2017. "Tahun 2018 Papua Barat adalah satu-satunya provinsi yang tertinggal indeks demokrasinya atau terendah," ujar Suhariyanto dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di Jakarta, Kamis (26/9).

Suhariyanto menuturkan, dengan indeks tersebut, maka demokrasi di Papua Barat masuk dalam kategori buruk. Ia menerangkan, demokrasi yang buruk di Papua Barat terjadi lantaran dua persoalan. "Pertama, masih ada ancaman kekerasan aparat kepada masyarakat. Jadi ada beberapa kasus, (misalnya) ada protes guru-guru dipindahkan. Kedua, ada ancaman-ancaman dari masyarakat ke masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu suku, agama, dan sebagainya," jelasnya.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: skor 60< = buruk; Skor 60-80 = sedang; Skor 80> = baik.