Kupang, Gatra.com - Sekitar 200 orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung Keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 45, melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah jabatan Gubernur NTT, Kamis (26/7).
Peserta aksi demo ini tergolong kaum elit, ada sejumlah dosen, rektor, mantan rektor, dan anggota DPRD Kota dan DPRD Provinsi NTT. Mereka ikut melakukan orasi dalam aksi tersebut, di antaranya Rektor Universitas Pendidikan Guru 45, David Selan; mantan Rektor Universitas PGRI, Sam Haning; Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Chris Mboeik; dan Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung.
Samual Haning dalam orasinya menegaskan bersama kelompoknya akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjadi sorotan para demonstran.
“Kami menolak secara tegas sejumlah pihak, elit yang tengah berupaya menjatuhkan Presiden Jokowi. Kami tidak melarang sesama saudara untuk melakukan aksi demo. Namun harus wajar menyampaikan aspirasi. Jika terlalu menyudutkan Presiden, kami akan tantang,” teriak Sam Haning disambut yel–yel massa dan teriakkan hidup Jokowi.
Dia melanjutkan, aksi unjuk rasa atau demosntrasi sekarang ini sudah mulai ditungangi pihak–pihak tertentu dan keluar dari sasaran materi demonstrasi itu sendiri.
“Kami paham jika melakukan aksi demo yang wajar dan itu sah–sah saja. Namun yang terjadi belakangan ini sudah mulai bias, antaranya minta turunkan Presiden Jokowi. Ini sudah tidak benar. Karena itu, kami aliansi masyarakat NTT mendukung keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 45 akan berada di barisan terdepan untuk menantang kelompok–kelompok ini,” ujar Sam Haning.
Sementara itu, orator lainnya Yuven Tukung mengatakan, kelompoknya menolak semua gerakan yang berupaya menjatuhkan Presiden Jokowi.
“Kami mayoritas masyarakat NTT akan menolak dan menantang pihak manapun yang yang berupaya menjatuhkan Presiden. Karena petisi para pendemo sekarang ini tidak lagi pada subtansinya, revisi UU KPK dan Revisi KUHP tetapi sudah bias. Minta turunkan Jokowi. Ini tidak relevan,” kata Yuven.
Sementara orator lainnya, Chris Mboeik, kandidat Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi NasDem, mengatakan, menentang semua upaya yang bersifat merongrong eksistensi NKRI, Pancasila, dan UUD 45.
“Demo boleh tetapi harus sesuai etika. Kalau soal revisi UU KPK dan RKUHP silakan saja. Itu gawenya DPR RI. Kami wakil rakyat di NTT baik provinsi maupun kabupaten/kota, meneruskan apspirasi kalian. Tetapi jika sudah bias, pasti banyak juga masyarakat NTT yang menantang,” kata Cristian.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan rumah jabatan Gubernur NTT ini dipantau langsung oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Johny Asadoma; Dir Samapta Polda NTT, Kombes Pol Djony Siahaan; dan sejumlah anggota personel Polres Kupang Kota.