Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa opsi pengunaan dana untuk membiayai ibukota baru. Salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Bahkan, skema ini sudah diberlakukan pada proyek-proyek infrastruktur sejak beberapa tahun terkahir. 

"Sumber kedua KPBU swasta punya appetite untuk membangun dan juga melihat instrumen KPBU dimiliki saat ini bisa mengatasi minat swasta dalam membangun ibukota baru terutama untuk berbagai gedung dan infrastruktur utama, sarana kesehatan dan pendidikan, museum lembaga permasyaraktan sarana dan prasarana," kata Sri Mulyani saat rapat Panitia Pansus DPR dengan Pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). 

Meski demikian, lanjutnya, masing-masing kualifikasi proyek mana saja yang akan menggunakan mekanisme pembiayaan APBN atau KPBU masih bergerak dinamis. Namun, ia meyakini tahap awal pembangunan ibukota peranan APBN akan jauh lebih besar. Kemudian, diharapkan akan mampu menarik investasi swasta  "Kami yakin pada tahap-tahap awal peranan APBN akan jauh lebih besar karena itu kemudian akan menarik investasi swasta," ujarnya. 

Untuk itu, kata Sri Mulyani, pembiayaan melalui investasi swasta akan menggunakan berbagai instrumen seperti affordability payment, liability gap fund. Adapun, penjaminan tujuannya adalah meringankan beban ke APBN secara langsung, dan beban kemungkinan akan bergeser pada masa yang akan datang. 

Kalibrasi jangka panjang harus tetap dilakukan.  Tentunya, dengan adanya KPBU, diharapkan akan ada akselerasi pembangunan dengan menyertakan swasta tanpa terkendala oleh constraint ruang fiskal. "Skema dari affordability payment tentu akan menggeser beban APBN sekarang namun jangka tengah dan panjang harus tetap dikelola.Beban APBN harus tetap dihitung dan dikelola," ia menjelaskan.