Jakarta, Gatra.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan agenda pemerintah dengan panitia pansus DPR RI soal pembahasan pemindahan Ibu Kota merupakan tindak lanjut anggota dewan atas Surat Presiden. 

"Pansus ini menjawab dan merespon surat Presiden. Sehingga pansus ini mau melihat semua aspek. Perencanaan, pembiayaan, pembangunan, penguasaan tanah, kepemilikan tanah," kata Sofyan saat ditemui di sela rapat Pansus DPR RI, di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9). 

Sofyan mengatakan dalam pertemuan itu seluruh menteri berperan menjelaskan alur kerja dan perencanaan dari pemindahan Ibu Kota. "Menteri Keuangan membicarakan anggarannya, Menteri PUPR soal pembangunan dan infrastruktur, Menteri ATR BPN mengenai masalah tanah dan tata ruang. Jadi baru presentasi itu," ujarnya.

Meski begitu, menurut Sofyan, belum ada pembicaraan atas lahan Ibu Kota baru yang akan dibebaskan pemerintah. Ia mengatakan lahan di calon Ibu Kota baru sebagian merupakan lahan hutan. Artinya secara teori lahan tersebut tidak perlu dibebaskan. 

"Apalagi bila konsesinya HTI, nanti Menteri KLHK hanya mengurangi lewat HTI," ucapnya. 

Meski calon Ibu Kota berada di kawasan hutan, ia mengklaim tidak akan mengganggu ekosistem. Bahkan sebaliknya kebijakan tersebut dapat memperkuat kawasan hutan. Sofyan menyebutkan lahan calon Ibu Kota seluas 180 ribu ha, mayoritas akan tetap menjadi hutan dan taman. Terlebih pada tahap awal pemerintah hanya membutuhkan 6000 ha lahan saja. 

"Tapi bukan semua HTI. Tapi kawasan hutan diperkuat, jadi nanti Ibu Kota penuh dengan taman. Kawasan 180 ribu ha, 3 kali luas jakarta. Core diperlukan hanya 6.000 dulu," pungkasnya.