_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip), Wijayanto mengatakan, aksi demo mahasiswa yang terjadi di Gedung DPR dan sejumlah daerah merupakan akumulasi dari suara yang kerap dikesampingkan.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Jakarta ini menuturkan, berdasarkan analisisnya, gerakan mahasiswa tidak muncul secara sporadis. Namun, ada proses panjang yang menyebabkan mereka turun ke jalan.
"Berdasar kronologis gerakan, aksi mahasiswa bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, ada proses panjang sebelumnya," kata Wijayanto saat dikonfirmasi, Rabu (25/9).
Ia mencontohkan gerakan yang terjadi di Semarang. Sebelumnya sudah banyak gerakan aliansi masyarakat Jawa Tengah, tokoh masyarakat sipil, tokoh lintasagama, dan aliansi akademisi yang mengkritisi seleksi capim KPK dan RUU KPK. Namun, suara dan tuntutan mereka selalu diabaikan.
Akhirnya, kekecewaan publik semakin mencuat dengan disahkannya RUU KPK. Anggapannya, aspirasi yang terus diutarakan oleh publik tidak pernah didengar dan diakomodir. Kekecewaan serupa tak hanya terjadi di satu daerah, melainkan di sejumlah daerah yang sejak awal sudah melakukan pergerakan.
"Kekecewaan publik ini tentu saja juga terjadi di Jakarta, Yogya, Malang, Surabaya, dan kota lainnya. Apa yang menjadi aspirasi tidak didengar. RUU KPK ternyata disahkan," ungkap Wijayanto.
Tak hanya itu, di saat bersamaan ternyata juga muncul RUU bermasalah lainnya, seperti Rancangan KUHP dan RUU Pertanahan. "Rancangan KUHP misalnya dipersepsikan membatasi kebebasan sipil, kebebasan pers dan terlalu banyak mencampuri ruang privat," tuturnya.
