Jakarta, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Kabupaten di Provinsi Papua, meminta pemerintah benar-benar menjamin tidak ada lagi tekanan bagi para pemuda Papua yang berada di luar daerah. Seperti yang diketahui, sebelumnya banyak pelajar dan mahasiswa Papua yang belajar di luar kampung halamannya berbondong-bondong pulang kampung karena takut ada ancaman dan rasisme.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua, Ferdinando Solossa dalam pertemuannya dengan Menko Polhukam, Wiranto dan Mendagri, Tjahjo Kumolo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

“Mereka minta juga terutama situasi sekarang ini, mahasiswa kita itu kan pulang semua, bahwa kondisi keamanan di kota studi mereka itu tidak nyaman. Sehingga ini perlu ada kepastian jaminan keamanan yang dilakukan oleh presiden melalui Kapolri, BIN, maupun Panglima TNI,” kata Solossa.

Berdasarkan laporan yang ia klaim didapat dari mahasiswa Papua yang pulang kampung, ia menyebut tindakan-tindakan rasis yang menyasar para pelajar dan mahasiswa Papua masih terjadi.

“Isu rasis ini masih ada di kalangan masyarakat di bawah. Di Surabaya misalnya, mahasiswa kita jalan, itu masih ada dipanggil monyet. Nah itu harus dipastikan bahwa sudah harus kondusif betul,” tegas Solossa.

Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polhukam, Wiranto menyatakan sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga kerukunan antar suku, antar bangsa dan menolak hal berbau rasisme. Menurutnya sebutan suku pendatang ataupun suku pribumi tak pantas lagi, karena masyarakat Indonesia bersatu dalam satu tanah air.

"Sebenarnya sudah enggak relevan lagi kelompok pendatang kelompok asli. Misalnya ada asosiasi masyarakat papua (AMP) itu saya kira enggak tepat. Zaman sekarang kita satu bangsa, satu tanah air," kata Wiranto.