Jakarta, Gatra.com - KPK dan lembaga antikorupsi yang tergabung dalam South East Asia Parties Against Corruption (SEAPAC) bertemu bahas tentang tindak pidana korupsi yang berbahaya dalam proses demokrasi di suatu negara. "Dalam pertemuan ini kami juga membicarakan beberapa hal. Bahaya korupsi bagi negara dishare dengan beberapa negara lain yang hadir," ujar Syarif saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Syarif hadir bersama saat konferensi pers dengan perwakilan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) atau kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk urusan narkoba dan kejahatan, Francesco Checchi.

Menurut Laode, tindak pidana korupsi berdampak dalam proses demokrasi suatu negara, merusak persaingan usaha dan pembangunan negara. Ia juga mengatakan korupsi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan memicu kejahatan lainnya. "Dan saya pikir hal itu bisa kita lihat dalam proses demokrasi kita, termasuk misalnya proses permohonan legislasi yang sedang kita saksikan sekarang," ucapnya.

Ia menambahkan berdasarkan data dari World Economic Forum bahwa koruspi menjadi peringkat pertama dalam menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi di Indonesia. "Kemudian inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai serta rasio pajak," pungkasnya.