Jakarta, Gatra.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menolak apabila Pemerintah hanya fokus mendorong konsumsi kelas menengah ke bawah, misalnya melalui dana bansos. 

Menurut Kepala BKF Suahazil Nazara, Pemerintah terus berupaya menstimulus kelas menengah melalui pemberian beberapa kelonggaran pajak, misalnya tidak lagi mengenakan Ppn. 

"Kelas menengah sebagian adanya yang mendapatkan pengurangan pajak, PPn itu ada yang dinikmati kelas menengah, Ppn tidak dibayar. Anda, kalau tiap beli barang sembako kan tidak bayar, anda masuk menengah pastinya," kata Suahasil ditemui di Komplek DPR RI, Senin (23/9).  

Oleh sebab itu, Suahasil mengatakan, Pemerintah melakukan belanja perpajakan agar dapat dinikmati oleh individu, rumah tangga, bahkan UMKM. Tujuannya, untuk mendorong konsumsi masyarakat, hingga dapat menggerakan roda perekonomian. 

"Kalau kita belanja perpajakan, uangnya tidak masuk Pemerintah tidak apa-apa. Namun, kita tahu uang membantu konsumsi dan investasi," ujarnya. 

Sementara itu, kata Suahasil, di tengah perekonomian global yang sulit diprediksi, Pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor-impor sebagai motor penggerak perekonomian. Melainkan, mendorong konsumsi masyarakat dan menggenjot investasi. 

"Melihat perekonomian dunia sekarang. Itu berkali-kali sudah dibilang, sumber dari konsumsi, investasi, dan belanja Pemerintah. Ini yang harus kita pertahankan. Termasuk mendorong pemda agar kualitas belanjanya terjaga," pungkasnya. 

"Seharusnya kan kelas menengah dapat dari kegiatan berusaha, gaji dan upah. Artinya dunia usaha meski berkembang dan investasinya mesti naik. FDI mesti ada, PMA dan PMDN mustinya ada sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Kelompok kelas menengah itu begitu," lanjutnya.