Jakarta, Gatra.com - Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menyatakan tidak perlu adanya pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang penting adalah tata kelola kelembagaan.

"Tidak perlu adanya pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Untuk kasus saat ini terkait karhutla, sebenarnya harus ada tata kelola kelembagaan saja," katanya saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Arie mengatakan, tata kelola kelembagaan tersebut terkait penyamaan regulasi di setiap lini kementerian. Jangan ada lagi satu pihak yang berikan izin buka lahan kepada perusahaan sementara di lain sisi, ada yang sedang berjuang keras menegakkan hukum untuk perusahaan.

Dikatakab, perlu dilakukan penyamaan persepsi di KLHK yakni dihentikan semua izin apabila daya tampung lingkungan hidup sudah tidak kuat lagi. Pemerintah juga perlu membentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang daya tampung lingkungan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

"Yang perlu diperbaiki penyamaan regulasi dan fungsi antara satu pihak dengan yang lain dalam satu kementerian. Permasalahan saat ini adalah perusahaan sudah disegel akibat lahan terbakar tetapi dari KLHK ada juga yang masih  berikan izin buka lahan, sehingga berputar-putar dan penanganan jadi tidak maksimal," jelasnya.

Menyinggung Presiden yang sepatu kotornya saat tinjau lokasi (karhutla) di Riau, Arie menyebut analogi yang ditunjukkan presiden yakni harus serius dalam bekerja.

"Sebenarnya analogi tunjukkan sepatu kotor artinya mereka (pemerintah) telah bekerja untuk tangani karhutla. Tapi saat ini, kenyataannya pemerintah tidak serius dan masih menganggap karhutla adalah kejadian biasa saja," katanya.

Menurut Arie, Presiden Jokowi yang memamerkan sepatu kotor menyinggung masyarakat setempat yang paru-parunya sudah kotor karena hirup udara beracun akibat asap karhutla. Akan lebih baik jika Presiden memikirkan langkah konkret dibanding hanya pamer sepatu kotor saja.

“Langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah adalah perbaiki dan kembalikan fungsi lahan gambut yang kering akibat pembukaan lahan oleh perusahaan. Berikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang sudah sesak nafas,” katanya.