Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku fokus pada optimalisasi penerimaan daerah (OPD) dan manajemen aset daerah dalam pendampingan kepada 34 pemerintah provinsi melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

"Kegiatan OPD mencakup penggalian potensi penerimaan daerah, salah satunya yang bersumber dari pajak. Ada 5 fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik, PTSP, pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapabilitas aparat APIP manajemen ASN, dan pengelolaan dana desa," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (20/9).

Menurut Febri, dua fokus utama KPK tersebut merupakan upaya penyelamatan keuangan daerah. Hal ini merupakan kontribusi antara KPK bersama jajaran Pimpinan dan pegawai di instansi-instansi yang bekerjasama dalam pencegahan Korupsi.

"KPK mengimbau agar upaya ini terus dilakukan di daerah-daerah termasuk juga instansi di pusat. Tapi, jika tindak pidana telah terjadi, sebagai penegak hukum, KPK wajib menangani secara tegas," jelas Febri.

Febri menambahkan semestinya semua penyelenggara negara menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri dan mengingatkan bawahannya untuk menjalankan wewenangnya secara benar.

"Karena tanggungjawab Pencegahan Korupsi sesunguhnya juga diemban setiap pimpinan instansi," katanya.