Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori menyatakan setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan terkait pengembangan transmigrasi.
Yang pertama, menurutnya adalah soal aksesibilitas dan infrastruktur di daerah transmigrasi. Dia menganggap masih banyak lokasi tujuan transmigrasi yang tidak strategis. Hal itu dapat mengakibatkan tidak efektifnya proses transmigrasi yang sudah dicanangkan pemerintah.
"Menyangkut misalnya pengembangan itu misalnya lokasi transmigrasi yang diusulkan ini kan sebetulnya banyak juga yang tidak strategis, misalnya kan gitu," ujarnya saat dihubungi Gatra.com, Kamis malam (19/9).
Selain itu terdapat juga permasalahan sarana perumahan dan permukiman di lokasi tujuan transmigrasi yang dinilai Hudori belum optimal. Hal tersebut menurutnya juga dapat menjadi hal yang menghambat terjadinya proses transmigrasi.
"Kemudian belum optimalnya pembangunan sarana sarana perumahan dan pemukiman. Saya kira itu poin yang kedua dari pembangunan aksesibilitas yang saya maksud ya," tuturnya.
Yang terakhir, menurut Hudori, kurangnya pendampingan untuk meningkatkan kewirausahaan masayarakat di kawasan transmigrasi juga menjadi persoalan. Rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi disinyalir dapat menyebabkan mandeknya proses perpindahan penduduk karena adanya ketimpangan ekonomi.
"Selanjutnya soal perekonomian masyarakat. Hal ini belum optimalnya pendampingan dalam meningkatkan kewirausahaan masyarakat di kawasan transmigrasi," kata Hudori.