Jakarta, Gatra.com - Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman (EKONID) menggelar acara bertajuk "Forum Potensi Kerjasama Indonesia-Jerman dalam Sektor Daur Ulang" di Jakarta, Kamis (19/9). Acara ini juga didorong oleh Kementerian Lingkungan, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir (BMU) Jerman.
"Sampah adalah isu global. Jerman dan Indonesia dapat saling belajar dari kebijakan dan kegiatan di sektor daur ulang masing-masing negara," ujar Direktur Pengelola EKONID, Jan Ronnfeld.
Acara ini, lanjut Jan, akan memainkan peran penting dalam kiat-kiat ke depan sebagai upaya mengurangi sampah dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain untuk menjalin kerja sama, acara ini juga membahas isu-isu terkini mengenai industri daur ulang dan peluangnya di sektor ekonomi.
Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang membuang sampahnya ke laut. Jan mengungkapkan, berdasarkan data studi yang dilaksanakan oleh Georgia University pada tahun 2015, jumlah sampah plastik yang dibuang ke laut mencapai 1,29 juta ton per tahunnya.
Sementara itu, menurut data dari sastra Indonesia koma, kurang dari 10% sampah plastik daur ulang dan lebih dari 50% tetap berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Di sisi lain, plastik masih merupakan komoditas yang sangat penting bagi Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa sampai dengan 2018, industri plastik di Indonesia mencakup 925 perusahaan yang mampu menyerap 37.327 tenaga kerja dengan total produksi mencapai 4,68 juta ton per tahun.
Adapun data yang sama menyatakan bahwa industri daur ulang di Indonesia menghasilkan surplus dagang sebesar US$40 juta dengan mengekspor plastik daur ulang.
Pada acara ini, digelar tiga panel diskusi yang mendedah persoalan-persoalan di dalam industri ekonomi sirkular. Juga presentasi skema-skema yang memungkinkan penggarapan sampah memiliki daya guna dan nilai ekonomis.
Forum ini, lanjut Jan, diharapkan dapat menjadi ajang bagi para perwakilan swasta dan pemerintah untuk mendalami masalah yang tengah dihadapi. Selain itu, saling berbagai ide dan solusi yang berbasis teknologi maupun kebijakan yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut.