Jakarta, Gatra.com - Ratusan aktivis dan mahasiswa dari sejumlah universitas seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Uhamka, Unidra dan kampus-kampus lain menggeruduk Gedung DPR RI di Senayan pada Kamis (19/9) siang, untuk memprotes pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah Undang-undang lain yang dinilai tidak pro rakyat.

Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Elang ML menyebut DPR tengah kejar tayang untuk mengesahkan RUU yang menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat seperti Revisi UU KPK, RKUHP, Revisi UU Pertanahan, RUU Sumber Daya Air hingga RUU Pemasyarakatan.

"Kita sangat kecewa, banyak RUU yang mengembalikan kita pada Orde Baru, kultur DPR seperti orba, asal bapak senang diketok, menguntungkan kepentingan penguasa," ujar Elang kepada wartawan di sela demonstrasi.

Elang menyebut aksi yang dilakukan pada Kamis (19/9) ini bukan yang pertama. Sebelumnya pada Senin (16/9) sejumlah mahasiswa dan aktivis menolak pengesahan RKUHP, kemudian pada Selasa (17/9) menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dan malamnya datang ke KPK untuk memperingati pelemahan KPK setelah Revisi UU KPK disahkan.

Sementara itu, seorang orator perwakilan dari ITB memimpin massa aksi untuk menyatakan sikap menolak pengesahan Revisi UU KPK.

"Kami menyatakan sikap menolak pelemahan pemberantasan korupsi. Meminta Presiden tidak mengesahkan capim KPK dengan catatan negatif. Menuntut Pimpinan KPK dengan catatan negatif untuk mundur. Dan meminta Presiden mengeluarkan perppu untuk meninjau kembali RUU KPK," ujar orator tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan massa aksi masih melakukan demonstrasi di depan gerbang DPR RI hingga menutup jalan Gatot Subroto.