Jakarta, GATRAreview.com - Calon ibukota Negara baru di Kalimantan Timur berpotensi menjadi magnit bagi para pelaku bisnis properti. Bagaimana tidak, untuk ibu kota baru, Pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 40.000 hektar. Diperkirakan kota baru itu akan dihuni sedikitnya 1,5 juta orang, sehingga dibutuhkan ketersediaan properti dalam jumlah besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro meminta para pengusaha properti nasional segera ‘menangkap’ peluang bisnis properti di calon ibukota baru.

“Peluang bisnis properti nantinya akan sangat terbuka lebar bagi para pengusaha yang ingin terjun ke sana," kata Bambang saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin Bidang Properti, di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9).

Peluang Bisnis Properti Di Ibukota Baru

Peluang bisnis itu, lanjut Bambang, salah satunya pembangunan kantor kedutaan luar negeri di kawasan ibu kota baru. Bambang menyarankan kepada para pelaku usaha di bidang properti, yang utamanya adalah pengembang, untuk bekerjasama dengan perwakilan-perwakilan negara asing yang ada di Indonesia.

"Memang sebagian besar kedutaan sudah punya kantor di Jakarta, tetapi mereka minimal harus ada kantor di sana. Ini suatu kesempatan untuk para pengembang. Nanti kita detilkan karena banyak negara yang perlu kedutaan," katanya.

Bambang mengatakan bahwa Bappenas akan meminta kepada pemerintah, untuk segera menerbitkan aturan hukum yang jelas terkait pembangunan property untuk kedutaan asing. Agar nantinya, para pengembang bersama perwakilan-perwakilan dari luar negeri itu dapat segera menggarap proyek kedutaan besar luar negeri, di calon ibukota baru.

Selain proyek kedutaan besar, Bambang juga menawarkan kepada para pengembang untuk menggarap perumahan, yang nantinya bakal dibutuhkan, baik untuk pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun para Aparatur Sipil Negara dari berbagai kementerian, serta anggota TNI dan Polri.

"Nah, para pengembang juga bisa membangun fasilitas penunjang, seperti rumah sakit, sekolah dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga universitas swasta, mall dan juga hotel," kata Bambang kepada para awak media termasuk, Qanita Azzahra dari GATRA review.com.

Kebutuhan Investasi Rp 466 Triliun

Berdasarkan perhitungan Bappenas, total kebutuhan investasi untuk pemindahan ibu kota baru berkisar Rp466 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 19 persen diantaranya atau Rp89,4 triliun akan dipenuhi dari APBN.

Kemudian, sekitar 54,4 persen atau Rp253,4 triliun didanai dari skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan 26,4 persen sisanya atau Rp123,2 triliun akan dipenuhi dari swasta dan BUMN.

Respon Positif Kadin

‘Tantangan’ dari Bappenas, direspon positif oleh pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mendorong para pengusaha, utamanya yang bergerak di sektor properti untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Dari perkiraan anggaran Rp466 triliun untuk pemindahan ibu kota, hanya sekitar 19 persen yang berasal dari APBN dan sisanya berasal dari dana lainnya,” kata Rosan di Rakornas Kadin Indonesia Bidang Properti, di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurut Rosan, dengan begfitu, berarti peluang swasta untuk ikut membangun ibu kota baru masih sangat besar. "Sekarang sudah diputuskan ibu kota akan pindah. Kalau ini sudah diputuskan, harus siap, tidak ada arti kata mundur atau mempertanyakan kenapa harus pindah. Tapi ini akan berkontribusi besar kepada industri properti," katanya.

Untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, Rosan menegaskan kepada para pengusaha, agar terlebih dulu mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, akan tercipta sinergi antara pengusaha dengan pemerintah.

Kadin lanjut Rosan, meminta para pengusaha untuk memanfaatkan teknologi. Karena dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini, akan ikut mendorong pembangunan yang akan berdampak di ibu kota baru nanti.

"Untuk itu kami minta organisasi yang bernaung di bawah Kadin bisa memanfaatkan momentum ini. Memang ini target yang tidak mudah. Tapi kita memasuki masa teknologi dan terus bergerak cepat. Mari berperan aktif dalam pemindahan ibu kota," kata Rosan.

Editor : Sujud Dwi Pratisto