_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Bank Dunia menilai bahwa setiap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan secara mulus. Terlebih, untuk menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Jadi, dari laporan itu di satu sisi nampaknya pemerintah sangat giat mengumumkan berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan sebegainya. Namun, seharusnya lebih dari itu, misalnya adanya proses yang lebih simpel," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Rakornas Bidang Properti Kamar Dagang dan Industi Indonesia 2019 bertemakan "Keselarasan Regulasi dan Insentif bagi Industri Properti Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi", di Jakarta, Rabu (18/9).
Proses yang dimaksud ialah terkait peraturan-peraturan mengenai investasi dan perdagangan, seperti masalah perijinan."Saya kasih contoh, misalnya ada kasus rekomendasi yang harusnya itu selesai seminggu tapi membutuhkan waktu enam hingga sembilan bulan, itu kan mempengaruhi cost of construction yang akan meningkat," tuturnya.
Selain perizinan, Menkeu menjelaskan bahwa perpajakan masih dikeluhkan para investor dan menjadi salah satu faktor utama. Meski, sudah diberikannya berbagai insentif pajak oleh pemerintah. "Makanya, ini yang kita selalu bahas dalam rapat kabinet bersama Bapak Presiden," imbuhnya.
Menkeu juga meminta kepada para investor untuk tidak menilai pemerintah dengan hal yang tidak-tidak. "Saya juga tetap mengatakan still there is complain bahwa kita tidak pro-bisnis. Jadi, persoalannya dimana, ini yang akan terus kita (pemerintah) minta (ke pelaku usaha)," ungkapnya.
