Purbalingga, Gatra.com - Kemelut yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini memancing pegiat seni dan kelompok masyarakat sipil Purbalingga bersuara. Mereka membuat pagelaran bertajuk "KPK Rika Ora Dewekan" (KPK Kamu Tidak Sendirian), di Usman Janatin City Park, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (21/9) pukul 19.30.

Koordinator acara, Bowo Leksono mengatakan, aksi yang merupakan bentuk keprihatinan terhadap upaya pelemahan pemberantasan korupsi ini dikemas dalam bentuk pemutaran film, pementasan musik akustik, baca puisi, orasi dan sebagainya. Kegiatan ini sebagai dukungan terhadap KPK untuk menjadi lembaga yang semakin kuat.

"Selama ini, yang kami rasakan, KPK justru makin diperlemah. Padahal para pegiatnya terus istikamah dalam pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi di Indonesia," kata, Direktur Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga, Rabu (18/9).

Menurut Bowo, isu pelemahan KPK ini tidak terasa di daerah kecil seperti Purbalingga. Namun pihaknya menilai, korupsi merupakan akar dari banyak persoalan di Indonesia yaitu kemiskinan dan ketidakadilan. "Karenanya kami akan terus menyuarakan dengan karya," tandasnya.

Polemik berawal dari revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang merupakan inisiatif DPR dan terburu-buru tanpa mengindahkan pendapat masyarakat. Selain itu, seleksi pimpinan KPK baru juga dianggap bermasalah.

Tajuk "KPK Rika Ora Dewekan" juga pernah diusung CLC Purbalingga saat peristiwa "Cicak versus Buaya" tahun 2015. Tahun ini, mereka kembali hadir bersuara lewat seni.

Peristiwa budaya ini didukung komunitas Gusdurian Purbalingga, beberapa kelompok band di Purbalingga seperti Limbah Industri, Komunitas Musik Padamara, dan Yogie and Friend, serta masyarakat sipil lainnya.

Bowo menambahkan, para seniman Purbalingga yang konsen terhadap pemberantasan korupsi akan selalu menolak segala bentuk pelemahan KPK. Dengan maraknya kasus korupsi dan mandulnya penanganan dari lembaga penegak hukum lain, KPK adalah satu-satunya lembaga yang bisa diharapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Harapannya masyarakat bisa turut bergabung dan menyadari bahaya besar jika KPK dilemahkan dan tidak terjebak dalam isu bias yang tidak relevan dengan upaya pemberantasan korupsi," ujar Bowo.