Jakarta, Gatra.com - Pakar Analitika Media Sosial dan Digital, Ismail Fahmi, mengungkapkan ada upaya manipulasi opini publik yang masif dalam mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di media sosial (Mesos).

"Ada pihak yang secara masif dan sistematis membangun narasi di semua platform medsos untuk mendukung revisi UU KPK, itu upaya menciptakan dan memanipulasi opini publik," ujar Ismail Fahmi dalam diskusi yang digelar LP3ES di ITS Tower, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Sementara di sisi lain, berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Ismail menunjukkan bahwa opini penolakan terhadap revisi UU KPK lebih bersifat organik namun tidak masif dan sistematis seperti pihak yang mendukung revisi UU KPK.

"Yang prorevisi jelas sekali terkoordinir sangat bagus, banyak akun saling dukung dan narasinya sama. Berbeda dengan yang kontra revisi, petanya lebih kecil dan tidak sistematis dari yang prorevisi," ungkap pria penemu Drone Emprit ini.

Menurut Ismail, manipulasi opini publik dilakukan untuk membuat publik ragu dengan membanjirinya berbagai informasi yang kemudian dapat mengarahkan untuk mendukung revisi UU KPK.

"Publik yang tidak tahu, akan ragu-ragu dengan KPK, keraguan itu jadi entry poin agar publik menjadi tidak pro-KPK dan mendukung revisi," kata Ismail.

Selain menggunakan tagar dan banyak akun robot, Ismail Fahmi menemukan cara baru dari buzzer untuk memanipulasi opini publik. Yakni dengan melakukan giveaway atau memberi hadiah berupa voucher gratis agar publik tertarik.

"Di sini ada namanya giveaway, ada fenomena baru. Secara konsisten mereka buat giveaway murah sekali, dengan memberi voucher senilai Rp50.000. Akhirnya banyak sekali orang yang me-retwit, meskipun isinya enggak ada relasi sama sekali dengan KPK tapi ada tagar dukung revisi UU KPK," ungkap Ismail.

Tak hanya giveaway, serangan-serangan untuk menjatuhkan kredibilitas KPK juga banyak dilakukan dengan menghembuskan isu miring. Menurut Ismail, di antara serangan yang paling masif ialah mengaitkan KPK dengan Taliban.