Jakarta, Gatra.com- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah melanda beberapa wilayah di Indonesia merupakan salah satu ulah dari korporasi kelapa sawit dengan alasan pembukaan lahan. Tindakan ini, tentunya dilarang pemerintah. 

Ini tertuang dalam morarotium sawit. Lalu, apakah moratorium itu efektif?

Staf Advokasi dan Research Pusaka, Tigor Hutapea mengatakan moratorium itu merupakan hal yang baik. Namun, diperlukan langkah lebih bijaksana.

"Sebenarnya, langkah awal yang harusnya dilakukan pemerintah itu ialah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, itu tidak dilakukan suatu tindakan agar perusahaan tidak membuka lahan baru," katanya di acara Setahun Moratorium, Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat, di Jakarta, Selasa (17/9).

Tindakan tersebut, jelas Tigor merupakan suatu hal yang penting untuk menjadikan moratorium tersebut dapat berjalan secara efektif.

"Jadi, memang sangat diperlukan suatu tindakan, seperti melakukan suatu pengawasan sebelum diadakannya pengumpulan data," jelasnya. 

Tigor menambahkan diperlukan juga suatu evaluasi guna mendukung adanya penegakan hukum. 

"Nah, ini yang tidak diurusin di lapangan. Seharusnya, ada tim tertentu melakukan pemantauan di lapangan," katanya.

Diketahui, mortorium sawit tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan.