Sleman, Gatra.com – Menjawab tantangan pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi di era 4.0, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengajak 18 provinsi dan 37 kabupaten bekerja sama. Kongres transmigrasi diharapkan melahirkan model ekonomi terintegrasi dari hulu sampai hilir dan vertikal.

Harapan ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di hadapan peserta kongres transmigrasi 2019 bertema ‘Restorasi Transmigrasi 4.0 Untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera’ di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (17/9).

“Tantangan pengembangan pendapatan di kalangan transmigran saat ini jauh berbeda dengan pertama kali saat dilaksanakan program transmigrasi pada 1950-an. Memang sama-sama masih fokus pada sektor pertanian,” kata Eko.

Eko mencontohkan, dulu pemerintah menyediakan lahan di area transmigran hingga 80 persen untuk swasta dan 20 persen untuk perorangan atau plasma. Namun lahan 20 persen yang diserahkan ke individu itu tidak tergarap bahkan banyak yang berpindah tangan ke pihak swasta.

Sejak 2015, Presiden Joko Widodo memberikan 100 persen lahan plasma untuk para transmigran dan digarap secara mandiri oleh petani. “Kami ingin menghadirkan bisnis model yang tidak biasa. Bisnis model hasil kolaboratif  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, masyarakat , dunia usaha, dan media,” lanjut Eko.

Model bisnis ini diharapkan fokus pada pertanian. Namun, dengan manajemen lebih baik dan pendampingan yang tepat dari berbagai pihak, bisnis ini juga diharap mampu menggarap area pasca-panen dan menambah nilai produk-produk pertanian.

Eko memberi gambaran hal itu dengan menyebut daerah Sumba Timur yang dulu dikenal tandus dan tertinggal. Melibatkan perusahaan penyedia energi listrik swasta dari Korea Selatan, kawasan ini kini menjadi sentra tanaman gamal (Gliricdia sepium) sebagai bahan bakar dan menghasilkan Rp85 juta setahun.

Bagi Eko, peran pihak ketiga dalam memajukan kawasan transmigrasi sangat penting. Sebab selama 69 tahun pelaksanaan program transmigrasi, pemerintah gagal berkonsentrasi ke sektor produksi dan tak mampu memberi solusi saat panen.

“Ingat, sekarang ini rekan-rekan transmigrasi tidak seperti dulu  yang hanya mencukupi kebutuhan individu lewat pertanian. Tetapi mereka sekarang juga ingin hidup lebih layak dan bisa menguliahkan anak-anaknya,” kata Eko.

Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemendes PDTT Hari Pramudiono mengatakan kongres sehari ini melibatkan 18 pemerintah provinsi, 37 pemerintah kabupaten, 58 kepala dinas, 9 pengusaha swasta, dan 10 media.

“Kami meyakini kongres ini akan melahirkan model bisnis kolaboratif dari kelima unsur itu untuk bisa diterapkan di 63 kawasan transmigrasi yang tahun ini mendapatkan prioritas pengembangan,” katanya.

Menurut Hari, konsep bisnis pentahelix tersebut lebih mudah dijalankan dan dievaluasi karena diawasi oleh semua pihak. Selain itu, dengan adanya kawasan percontohan penerapan di kawasan lain akan lebih mudah.