Jakarta, Gatra.com- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (17/9), menemukan beberapa poin penting seputar empat pemeriksaan kinerja dan 37 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Salah satunya, mengenai persoalan penyimpanan dan penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) yang belum sepenuhnya efektif. Terutama guna mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat tahun 2017 dan semester I tahun 2018 pada Pertamina.

" Menurut audit kinerja, pertama, fasilitas existing-nya belum meng-cover kapasitas dan ketersediaan stok LPG nasional. Selanjutnya, ini tidak sesuai rencana kapalnya," ucap Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, di Gedung DPR RI, Selasa (17/9).

Menurutnya, pengalokasian LPG PLO tidak sesuai kuota pemerintah. Masih harus dilakukan beberapa pembenahan.

"Target penyebaran belum terpenuhi. Oleh karena itu, dimungkinkan merekomendasi penyaluran LPG dengan skema tertutup," katanya.