Pekanbaru, Gatra.com - Munculnya desakan untuk mencopot gelar adat yang diberikan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kepada Presiden Jokowi, disesalkan pentolan aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi.

Sayed yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh muda Riau di Jakarta ini mengungkapkan bahwa desakan pencopotan gelar adat Jokowi merupakan arahan keliru. Menurutnya, permintaan semacam itu berpijak pada pemikiran yang sempit.

"Apa hubungannya kebakaran hutan dengan pencopotan gelar datuk Pak Jokowi. Desakan itu berasal dari pikiran yang sempit dan sarat politis," katanya kepada Gatra.com,Senin (16/9).

Sayed pun berharap kebakaran hutan di Riau dilihat dari berbagai sudut pandang. Cara semacam itu menurutnya bisa mendekatkan persoalan dengan solusi. Kehadiran Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kapolri, kata Sayed justru sudah menjadi bukti bahwa negara tidak abai dengan persoalan yang saat ini di hadapi warga Riau.

" Kan perusahaan dari Malaysia sudah ada yang mengaku jadi biang kebakaran hutan di Riau. Artinya aneh kalau cuma presiden yang terus disalahkan," katanya.

Mantan Anggota DPRD Riau ini justru mensinyalir bahwa ada oknum yang sedang bermain demi menikmati dana penanggulangan karhutla. "Permainan ini justru lebih menarik untuk diulas. Ada pihak tertentu yang ingin mengelola dana penanggulangan karhutla. Jadi selesai penanggulangannya oknum-oknum itu jadi kaya, ini juga harus diselidiki," pinta Pelaksana Rembuk Nasional Aktivis 98  ini.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Riau Wan Abu Bakar menyarankan LAMR untuk meninjau ulang  gelar adat yang sudah diberikan kepada Presiden Jokowi pada Desember 2018 lalu. Waktu itu Jokowi menerima gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara di gedung LAMR. Salah satu alasan pemberian gelar itu adalah keberhasilan Jokowi membuat Riau terbebas dari kebakaran lahan.