Jakarta, Gatra.com - Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi berdemonstrasi menuntut Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak dilakukan karena dinilai merugikan dan tidak sesuai kehendak rakyat. 

"Memang RKUHP kita peninggalan penjajahan kolonial tetapi kita sepakat ada perbaikan tentang undang-undang itu, tetapi bukan justru merevisi kepada hal yang lebih buruk. Kita menghendaki revisi KUHP itu menjadi lebih baik untuk rakyat," ujar Juru Bicara Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi, Nining Elitos, di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/9). 

ia juga meminta upaya revisi RKUHP agar segera dihentikan. Selain merugikan, menurut Nining terdapat juga banyak masalah.  "Meminta pemerintah menarik RKUHP. [Selain itu] membahas ulang dengan berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan melibatkan seluruh pihak, lembaga terkait," katanya.

Menurutnya, masyarakat sipil dan DPR harus mengawal setiap proses itu. Setiap rapat substansi di pemerintah harus diakses oleh publik.