Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Hardwinarto mengatakan salah satu alasan dipilihnya Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota baru karena relatif kecil untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota negara baru karena di provinsi ini relatif kecil untuk terjadinya karhutla. Meski begitu, karhutla tetap masuk dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kami akan sampaikan informasi mengenai daerah yang rawan karhutla," katanya dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Senin (16/9).

Tahap awal KLHS sedang disusun dari September hingga Oktober 2019. Pada periode ini, KLHK akan mendengarkan seluruh masukan dan saran. Dalam KLHS ini, KLHK akan fokus pada ruang lingkup, pemanfaatan daya air, dan proteksi keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Timur.

Baca Juga: Kabut Asap Makin Pekat, Libur Pelajar Diperpanjang Tiga Hari

"Terkait lubang bekas tambang, hal tersebut juga masuk dan jadi fokus dalam KLHS. Pada prinsipnya, siapapun pelakunya wajib untuk lakukan pemulihan lubang bekas tambang," imbuh Pelaksana tugas (Plt) Inspektorat Jenderal (Irjen) KLHK, Laksmi Wijayanti.

KLHS ini ditujukan untuk memberikan arahan perlindungan dan keamanan lingkungan di Kalimantan Timur. Terutama dalam master plan yang tengah dikerjakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.  Apabila sudah masuk dalam tata ruang dan kedetailan infrastruktur, maka akan ada KLHS untuk tahap selanjutnya.

Bila dikaitkan dengan pemindahan ibu kota negara, Sigit mengatakan akan terus dilakukan revitalisasi hutan yang rusak dan perawatan. Sebab nanti ibu kota negara akan berdimensi kota hutan. Tak hanya itu, Sigit juga menuturkan akan disampaikan informasi daerah rawan karhutla.

"Untuk potensi karhutla, saat ini Ibu Menteri sedang lakukan peninjauan ke Riau. Tetapi pada intinya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, Kalimantan Timur ini relatif kecil terjadi karhutla. Namun kalau muncul titik api, itu sudah menjadi bagian dari resiko," ujar Laksmi.