Jakarta, Gatra.com- Mantan Menteri Dalam Negeri yang merupakan Tokoh Melayu, Syarwan Hamid menilai, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kurang maksimal. Sistem deteksi dini belum berjalan baik. Selain itu, kurangnya alat, personel, maupun anggaran.

Menurutnya, karhutla dan kabut asap bukan masalah baru. Kejadian ini berulang setiap tahun.

"Ini sebetulnya kan bukan masalah baru, tapi kenapa kita tidak mampu mengatasinya? Deteksi dininya lemah, peralatan kurang, personel dan anggaran juga terbatas. Apalagi diseriusi ketika sudah berada pada level yang parah," ujar Syarwan Hamid, Sabtu (14/9/2019) malam, melalui rilis yang diterima Gatra.com.

Selain itu, Syarwan menyayangkan, pengamanan kurang diperketat sebelum bencana terjadi. Padahal, apabila hal itu dilakukan, maka akan menghemat anggaran.

"Niatnya mau hemat anggaran, yang ada malah jebol karena ditangani dengan serius ketika sudah parah. Kalau ada personel yang digaji, kemudian berpatroli, mobilisasi, orang kan jadi mikir-mikir mau bakar hutan dan lahan," tuturnya.

Tokoh Melayu yang juga Ketua DPW Puan PAN Provinsi Riau, Elidanetti meminta Presiden Joko Widodo tegas terhadap penyelesaian karhutla. Mengingat kondisi sudah semakin parah.

"Dengan segala hormat kepada bapak presiden, tolonglah komitmen terhadap janji bapak. Copot pejabat yang tidak becus menangani karhutla atau kabut asap. Anak-anak kami di Riau menghirup racun, kesehatannya terancam, keluarga kami terancam. Kemana kami hendak lari karena tanah Melayu adalah rumah kami," ujar Elidanetti.