Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menghadapi sejumlah polemik yakni revisi Undang-Undang KPK, pimpinan KPK yang baru terpilih, dan perbedaan sikap antarpimpinan. Kisruh di lembaga antirasuah itu berdampak kepada upaya pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal itu, Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi kisruh di KPK. Menurutnya, presiden harus segera bertindak agar persoalan KPK tidak berlarut-larut.

"Pak Jokowi harus memberikan perhatian khusus untuk KPK. Sekarang kita harapkan, mari sama-sama kita benahi. Kita benahi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya kepada Gatra.com, di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurut Dahlan, saat ini yang perlu diingat adalah bahwa KPK harus tetap berdiri sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi. Ia menilai kisruh di KPK saat ini mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

"Sekarang terpenting adalah bagaimana agar kinerja KPK tidak terganggu. KPK harus tetap fokus dalam upaya pemberantasan korupsi, fokus menegakkan hukum di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, harus selalu dikokohkan. KPK harus menjadi benteng dalam mencegah tindakan pidana korupsi di Indonesia.

"Coba kita lihat dulu Cina termasuk negara terkorup di dunia, sekarang mereka itu sudah menjadi negara yang tertib, karena hukuman bagi koruptor setimpal. Di Indonesia, KPK harus tetap jadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.