Jakarta, Gatra.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyayangkan hasil pemilihan pimpinan dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR. 

Dia menilai para anggota dewan memiliki selera politik tertentu dalam memilih pimpinan lembaga anti korupsi ini.

Kurnia mengatakan, anggota dewan juga telah mengabaikan berbagai catatan negatif terkait dengan calon pimpinan KPK tertentu. Selain itu, komposisi Pimpinan KPK yang baru saja terpilih ini sudah menguat sejak di Panitia Seleksi Capim KPK. 

Dia pun mensinyalir adanya "permainan" dibalik proses pemilihan capim KPK.

"Ini artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR, adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar," katanya saat dihubungi Gatra.com, di Jakarta, Sabtu (14/9).

Kurnia menilai dengan kondisi seperti ini, pemberantasan korupsi di Indonesia kian menjauh dari harapan awal, yakni menciptakan pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan bebas dari KKN.

Setidaknya Kunia menggarisbawahi tiga isu besar dalam komposisi Pimpinan KPK terpilih. Pertama, terkait rekam jejak buruk di masa lalu, seperti yang dilakukan oleh Ketua KPK terpilih, Irjen Firli Bahuri.

"Salah seorang figur yang dipilih oleh DPR merupakan pelanggar kode etik. Ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik," katanya.

Kurnia menerangkan masih terdapat Pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN di KPK. Padahal, ini merupakan mandat langsung dari UU dan Peraturan KPK.

"Persoalan ini juga terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi," imbuhnya.

Yang ketiga, menurut Kurnia Pansel, Presiden serta DPR tidak mengakomodir masukan dari masyarakat terkait nama-nama capim KPK. Sehingga seleksi Pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja, tanpa melibatkan masyarakat luas.

"Sedari awal berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta tokoh sudah mengingatkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi Pimpinan KPK kali ini. Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, Pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia," jelasnya.