Semarang, Gatra.com- Merebaknya perkelahian PB Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan tidak mempengaruhi penerimaan cukai di wilayah Jawa Tengah. Kekhawatiran itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY, Parjiya menanggapi riuhnya polemik dalam audisi PB Djarum yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.

Menurut Parjiya, permasalahan audisi PB Djarum itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dari peerusahaan rokok terbesar di Jawa Tengah, karena berimbas dengan penerimaan cukai. Namun demikian, Parjiya mengaku senang karena polemik terkait audisi sudah selesai.

“Kami menyampaikan rasa syukur atas selesainya permasalahan audisi bulutangkis PB Djarum. mudah-mudahan hal itu tidak berkembang lagi karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi penerimaan cukai” kata Parjiya kepada Gatra.com di kantor Bea Cukai di Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (13/9).

Kenapa bisa mempengaruhi penerimaan cukai? kata Parjiya, karena penerimaan cukai tergantung pada kinerja perusahaan rokok, dan Djarum adalah kontributor terbesar di Jateng

Parjiya menambahkankan Jawa Tengah adalah salah satu tulang punggung penerimaan cukai nasional. Sebagai provinsi ke-2 untuk kontributor Cukai, dengan sumbangan 25% cukai nasional. “Pada tahun 2018 lalu, penerimaan cukai nasional sekitar Rp152,9 triliun, dan Jateng menyumbang Rp35.6 triliun” kata Parjiya.

Parjiya menginformasikan tentang Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Negara selain memperoleh penerimaan cukai juga menerima Pajak Rokok yang akan dikembalikan secara penuh menjadi penerimaan Pemerintah Daerah. Nilainya 10% dari cukai.

“Jadi jika di tahun 2018 cukainya 152,9 Triliun, maka Pajak Rokok yang diterima daerah sebesar Rp15.3 Triliun” kata Parjiya. Sedangkan DBHCHT merupakan bagian yang akan diterima Pemerintah Daerah yang diambil dari total realisasi penerimaan cukai. Besarannya 2%.