Jakarta, Gatra.com - Peneliti Formappi, Lucius Karius menyangsikan ditetapkannya Irjen Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK periode 2019-2024. Pasalnya, menurut Lucius, Firli selalu disebut oleh publik sebagai salah satu Calon Pimpinan (capim) KPK yang paling tidak direkomendasikan.

" Ini seolah berbanding terbalik di DPR. Nama ini justru mendapat dukungan penuh. Tidak ada satu fraksi yang menolak figur ini untuk menjadi ketua," katanya di sekretariat Formappi, Jakarta, Jumat (13/9).

Lucius berpendapat, masa kerja DPR periode 2014-2019, telah kehilangan legitimasi publik. Bahkan, ia menganggap kinerja DPR periode 2014-2019 ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.

"Formappi berulang kali mengatakan, kinerja DPR periode 2014-2019 merupakan terburuk dari semenjak era reformasi. Dari 189 RUU Prolegnas, baru selesai 27 sampai saat ini. Ditambah yang terakhir menjadi 28," ujarnya.

Bahkan, Lucius terkejut, kembali mencuatnya revisi UU KPK yang saat ini tinggal menunggu disahkan. Pasalnya, revisi UU KPK ini telah dibatalkan pada 2017 lalu.

"Setelah dibatalkan 2017 lalu, RUU KPK ini tenggelam. Sampai seminggu lalu, DPR memutuskan RUU KPK ini menjadi RUU inisiatif DPR. Bersamaan dengan RUU MD3. Dua revisi ini sama-sama enggak ada di Prolegnas," tambahnya.

Menurutnya, pengambilan keputusan untuk menyelesaikan revisi UU KPK dan MD3 ini merupakan tindakan nekat. Faktanya, pada Oktober 2019 nanti, masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir.

"Jadi persentase kinerja legislasi DPR dari RUU Prolegnas itu sangat rendah. Dalam situasi nekat melakukan revisi UU KPK dan RUU MD3. Ini sebuah kontradiksi, bagaimana DPR menyia-nyiakan waktu selama lima tahun dan seolah bekerja keras dalam waktu satu dua minggu," katanya.