Jakarta, Gatra.com - Peneliti senior Lembagai Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus hati-hati untuk mengambil tindakan terkait situasi di Papua. Presiden harus segera berangkat dan melaksanakan dialog dengan masyarakat Papua untuk meredam konflik. 

"Kalau Pak Jokowi tidak hati-hati dalam merespons masalah ini, saya curiga bakal ada reformasi jilid dua," ujarnya saat dikonfirmasi Gatra.com, Jumat (13/8).

Haris mengusulkan, berdasarkan pada kajian yang telah digarap tim peneliti LIPI, harus ada upaya dialog antarnegara dengan warga Papua. Namun, ia menegaskan bahwa Jokowi harus memahami konteks dialog apa yang tepat. 

"Bukan dialog semacam yang dilakukan Pak Jokowi. Dialog mestinya dihadiri wakil-wakil Papua yang representatif, termasuk kelompok perlawanan. Diajak ngomong. Kalau mau, sekalian dicari solusi yang sifatnya jangka panjang," ujarnya. 

Haris melanjutkan bahwa dialog tidak bisa hanya dengan pendekatan kesejahteraan atau pendekatan pembangunan ekonomi. Tapi butuh pendekatan politik. 

"Juga tidak cukup dengan pendekatan keamanan, misalnya dengan mengirim sebanyak-banyaknya tentara atau Brimob ke Papua, sampai kapan juga enggak akan selesai masalahnya," ujar Haris. 

Belakangan, Haris menambahkan, bahwa ada indikasi kuat atas tindak diskriminasi, persekusi, dan rasisme terhadap golongan minoritas agama dan etnik. Oligarki partai politik juga kian merajalela

"Yang saat ini berada di ujung tanduk bukan KPK, justru demokrasi kita," ucapnya.