Jakarta, GATRAreview.com - Satu kata paling terkenal yang melekat pada diri Presiden Joko Widodo adalah “blusukan”. Kata dari bahasa Jawa ini berasal dari kata dasar blusuk (masuk) ditambah akhiran -an. Blusukan sekarang sudah tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya “masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu”.

Kebiasaan blusukan ke tempat-tempat terpencil ini menelurkan sebuah trademark Jokowi berupa konsep “membangun dari pinggiran”. Konsep ini kemudian dirumuskan sebagai “Indonesia-sentris”, lawan dari “Jawa-sentris”. Dengan gaya blusukan ini, Jokowi bolak-balik turun ke bawah untuk menemui masyarakat atau meninjau tepat di lokasi proyek. Sebagai contoh, Jokowi datang sendiri ke Nusa Tenggara Timur pada 21 Agustus 2019 untuk menyerahkan 2.706 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

Seperti biasanya, Jokowi bercakap dan bersenda gurau dengan rakyat. Kali ini, warga yang terpilih diminta membaca Pancasila. Tiga orang yang beruntung mendapatkan foto bersama Jokowi, berikut hadiah sepeda. Begitulah diplomasi sepeda sebagai upaya untuk dekat dengan rakyat.

Toh, upaya Jokowi membangun daerah pinggiran dan desa dinilai sebagai langkah tepat. Hal ini karena kemiskinan lebih banyak ditemukan di desa, khususnya kawasan Indonesia Timur. “Jokowi sadar, gravitasi ekonomi masih bias di kawasan Indonesia Barat, terutama Jawa,” kata Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, kepada GATRA Review.

Oleh karena itu, fokus pembangunan juga diarahkan membangun infrastruktur di timur Indonesia. Kawasan ini menyumbangkan 20% terhadap ekonomi nasional. Hasil jerih payah Jokowi membuahkan hasil. Terbukti, sumbangan Maluku, Bali, dan Papua terhadap ekonomi merangkak naik. Hanya Kalimantan yang sumbangan terhadap PDB turun dari 9% menjadi 8%. Hal ini terjadi karena Kalimantan mengandalkan komoditas tambang yang harganya sedang menurun di pasar dunia.

Setelah lima tahun berjalan, kebijakan ekonomi Jokowi alias Jokowinomics menghasilkan tren positif. Ekonomi tumbuh moderat, sekitar 5%. Angka ini belum mencapai prestasi Presiden Soeharto yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% tiga kali berturut-turut.

Namun dengan pertumbuhan ekonomi 5%, Jokowi mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10%. Salah satu strateginya, Jokowi mengelola inflasi pada kisaran rendah 3% sampai 4%. Jauh lebih baik dibandingkan inflasi zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah mencapai 9%. Menahan inflasi merupakan bagian penting dari kebijakan moneter untuk mencegah penduduk rawan miskin terperosok ke jurang kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Gini ratio (koefisien Gini) di zaman Jokowi juga turun. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan secara keseluruhan. Angka berkisar dari nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Ketika pertama kali Jokowi masuk ke Istana Kepresidenan pada 2014, koefisien Gini di level 0,41, kemudian secara perlahan turun menjadi 0,38 saat ini. Koefisien Gini yang makin kecil ini menunjukkan, distribusi kue ekonomi makin merata.

Jokowi juga mampu mengatasi defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga turun drastis dari 3% di masa SBY, menjadi 1,7%. Hal ini tak lepas dari peran Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang pernah dinobatkan menjadi salah satu menteri keuangan terbaik di dunia.

Beberapa Catatan

Meskipun demikian, masih tersisa catatan penting terhadap berbagai keberhasilan Jokowi. Walaupun gencar membangun dari pinggiran, dominasi Jawa belum bisa dipatahkan. Itu karena Jawa menyumbang PDB 59% di masa Jokowi. Angka ini lebih besar dibandingkan saat SBY berkuasa, yakni 57%. “Jawa masih sebagai gravitasi ekonomi Indonesia, apalagi Jokowi getol membangun tol,” kata Mudrajad.

Di sisi lain, Jokowi belum berhasil membendung proses industrialisasi yang terjadi sejak 2004. Di masa SBY, industri menyumbang 28%–30% PDB. Peran industri di masa Jokowi melorot hingga 19%.

Defisit neraca perdagangan 2018 terbilang sangat besar, mencapai US$8,7 miliar. Bandingkan dengan defisit 2014 yang hanya US$2,2 miliar. Meski demikian, defisit perdagangan bukan kali ini saja. Di zaman SBY, defisit perdagangan juga terjadi. Data BPS menunjukkan, defisit perdagangan terjadi pada 2012, 2013, 2014, dan 2018. Defisit yang membesar ini, terutama akibat impor migas yang melonjak. Di sisi lain, Indonesia punya kesempatan menggenjot ekspor di masa perang dagang Amerika Serikat-Cina, tetapi kalah melawan Vietnam.

Catatan lainnya, tax ratio tertinggi di masa Jokowi hanya 11,6% pada 2015, sedangkan di masa SBY pernah mencapai 14% pada 2012. Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB. Diperlukan berbagai kebijakan pajak secara menyeluruh agar rasio pajak makin meningkat.

Gaya Pragmatis

Jika menelisik Nawacita yang dicanangkan pada awal pemerintahan, ideologi Jokowi adalah ingin membangun kemandirian ekonomi. Jiwa nasionalisme yang ada pada Jokowi sesuai dengan karakter Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya. Namun karakter kepemimpinan Jokowi sendiri tak jauh dari gaya seorang pengusaha pada umumnya, yakni pragmatis.

“Dia fokus kepada solusi jika menghadapi masalah dan tidak berpikir ideologis,” kata Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), kepada wartawa GATRA Review, Muhammad Affandi.

Presiden sebelumnya, menurut Yose, juga cenderung pragmatis. Namun dalam strategi implementasi, Jokowi lebih cekatan dibandingkan SBY. “SBY cenderung terlalu banyak perhitungan dari aspek politik. Jokowi tidak terlalu memikirkan popularitas dan biaya politik,” ujarnya.

Hal itu terlihat, antara lain saat Jokowi menghentikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pada zaman SBY, keputusan seperti itu tidak terealisasi karena mempertimbangkan tekanan politik.

Langkah mencabut subsidi BBM oleh Jokowi bisa dibilang tidak populis. Namun Jokowi bersikukuh menghapus BBM dan mengalihkan dananya untuk pembangunan infrastruktur. Secara umum, Jokowi meneruskan apa yang dilakukan SBY melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“SBY membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan titik-titik itu dengan suatu koridor. Apa yang dilakukan Jokowi adalah meneruskan pembangunan koridor ekonomi tersebut dengan ritme lebih cepat,” tutur Yose. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan bisa menciptakan pertumbuhan rata-rata 7,5% sesuai rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dari sisi kebijakan fiskal, Jokowi sebenarnya cukup konservatif. Jokowi menjaga defisit anggaran hingga kurang dari 2%. Soal utang, kendati terus bertambah besar, besaran utang itu sendiri tidak secepat peningkatan PDB. Namun, menurut Yose, Jokowi kurang beruntung karena harus menghadapi hilangnya sumber pendapatan utama yang jadi andalan di zaman SBY.

Ketika era SBY, sumber pendapatan utama berasal dari pajak, terutama pajak sektor sumber daya alam. Saat itu, sumber daya alam begitu besar dan diekspor dengan harga tinggi. “Kondisi sudah berubah banyak pada saat Jokowi berkuasa. Harga kelapa sawit turun jauh. Pendapatan pajak tentu turun pula,” kata Yose.

Meski demikian, tidak semua kebijakan Jokowi berjalan sesuai rencana. Kebijakan menghapus subsidi menimbulkan guncangan di masyarakat kelas menengah bawah. “Itu disadari Jokowi belakangan, ketika ritel sudah pada ambruk,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, kepada GATRA Review.

Jokowi, menjelang pemilu 2019, akhirnya bersikap lebih populis dengan memperbanyak bantuan di bidang sosial. Menjelang akhir jabatannya, Jokowi mengampanyekan tambahan kartu bantuan sosial, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra-kerja. Sebelumnya sudah beredar Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, selain Program Keluarga Harapan. Besar atau kecil, program populis itu turut mengantar Jokowi menjadi presiden periode 2019–2024.

Pada periode kedua, Jokowi mengaku tidak punya beban politik untuk membangun berdasar Indonesia-sentris. Ia akan melanjutkan kebijakan untuk membangun ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Seperti yang dikatakan Mudrajad Kuncoro, politik ekonomi Jokowi sudah berada di jalan yang benar. “Hanya perlu didorong agar ritmenya lebih cepat," katanya. 

Rihad Wiranto, Arif Koes Hernawan, dan Antonius Un Taolin.